TNI Tegaskan Tak Ada Rencana Terapkan Darurat Militer

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa tidak benar ada pembiaran aparat terhadap aksi massa anarkis dengan tujuan menciptakan kondisi darurat militer.

Elara | MataMata.com
Senin, 01 September 2025 | 15:30 WIB
Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (tengah) saat jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (tengah) saat jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Matamata.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa tidak benar ada pembiaran aparat terhadap aksi massa anarkis dengan tujuan menciptakan kondisi darurat militer.

"Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada," ujar Tandyo saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI.

Ia menjelaskan sejak awal penanganan aksi demonstrasi merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sementara TNI hanya memberikan dukungan pengamanan agar situasi tetap kondusif.

"Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu," kata Tandyo.

Menurut Tandyo, arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (30/8) memperkuat komitmen TNI–Polri dalam menjaga stabilitas keamanan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta agar kedua institusi mempererat kerja sama guna meredam aksi massa yang kerap berujung anarkis.

"Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri," tegas Tandyo. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) bekerja sama dengan Alumni P4N 63 Lemhannas RI, TNI Angkata...

news | 11:00 WIB

Penasihat hukum Nadiem Anwar Makarim, Dodi Abdulkadir, menyebut kliennya hingga kini masih menjalani perawatan dan pemul...

news | 10:00 WIB

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memastikan bonus bagi atlet peraih medali pada SEA Games 2025 di Thailand ak...

news | 09:00 WIB

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan proyek pembangunan 100 gudang baru kini telah memasuki taha...

news | 08:15 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penanganan cepat terhadap sawah terdampak banjir di Aceh agar ...

news | 07:00 WIB

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) melalui Danantara Investment Management (DIM) men...

news | 19:51 WIB

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Enrekang, Sulawesi Selatan, Padeli (P), se...

news | 19:24 WIB

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan setuju dengan usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada tidak lan...

news | 18:00 WIB

Kuasa hukum Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma meminta Polda Metro Jaya melakukan uji laborator...

news | 17:30 WIB

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mulai a...

news | 13:10 WIB