TNI Tegaskan Tak Ada Rencana Terapkan Darurat Militer

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa tidak benar ada pembiaran aparat terhadap aksi massa anarkis dengan tujuan menciptakan kondisi darurat militer.

Elara | MataMata.com
Senin, 01 September 2025 | 15:30 WIB
Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (tengah) saat jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (tengah) saat jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Matamata.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa tidak benar ada pembiaran aparat terhadap aksi massa anarkis dengan tujuan menciptakan kondisi darurat militer.

"Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada," ujar Tandyo saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI.

Ia menjelaskan sejak awal penanganan aksi demonstrasi merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sementara TNI hanya memberikan dukungan pengamanan agar situasi tetap kondusif.

"Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu," kata Tandyo.

Menurut Tandyo, arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (30/8) memperkuat komitmen TNI–Polri dalam menjaga stabilitas keamanan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta agar kedua institusi mempererat kerja sama guna meredam aksi massa yang kerap berujung anarkis.

"Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri," tegas Tandyo. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi...

news | 16:08 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thi...

news | 16:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) terhadap sej...

news | 14:15 WIB

Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, ...

news | 14:15 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi bagi kios atau distributor pupuk yang menjual di at...

news | 12:30 WIB

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mener...

news | 11:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan bantuan berupa laptop, komputer (PC), dan layanan internet satelit Sta...

news | 10:30 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Man...

news | 09:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa permasalahan terkait utang proyek Kereta Cep...

news | 08:00 WIB

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, meny...

news | 07:15 WIB