Susi Pudjiastuti Bantah Pernyataan Akademisi Unpad soal Bibit Lobster di Pangandaran

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menanggapi tegas pernyataan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) terkait keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Ia keberatan dengan pandangan bahwa bibit lobste

Elara | MataMata.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 07:15 WIB
Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat aksi penolakan keramba jaring apung (KJA) Pantai Timur Pangandaran yang digelar di Susi Air Beach Strip, Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Feri Purnama)

Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat aksi penolakan keramba jaring apung (KJA) Pantai Timur Pangandaran yang digelar di Susi Air Beach Strip, Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Feri Purnama)

Matamata.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menanggapi tegas pernyataan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) terkait keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Ia keberatan dengan pandangan bahwa bibit lobster akan mati sia-sia di laut jika tidak ditangkap.

"Masa seorang profesor perikanan ngomong kalau bibit lobster itu tidak ditangkap mati di tengah laut percuma, ya tidak ada percuma dalam ekosistem," kata Susi usai mengikuti aksi masyarakat Pangandaran yang menolak KJA di Susi Air Beach Strip, Rabu (14/8).

Menurut Susi, ekosistem laut memiliki siklus alami yang saling berkesinambungan. “Enggak, itu kan daur ulang, kalau mati di laut ya dimakan oleh yang lain,” ujarnya.

Pernyataan akademisi tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Unpad, dan tokoh masyarakat di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Pangandaran, pada 6 Agustus 2025.

Susi mengaku sempat meninggalkan ruang pertemuan usai mendengar pernyataan itu. Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil untuk menghindari ucapan yang tidak pantas kepada akademisi tersebut.

Terkait keberadaan KJA, Susi bersama masyarakat Pangandaran menegaskan penolakannya dan meminta pemerintah mencabut izin operasional KJA yang dinilai mengganggu aktivitas nelayan serta sektor pariwisata di wilayah tersebut. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Jajaran Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) melakukan tinjauan lapangan ke sejumlah fasilitas operasional dan infrast...

news | 14:15 WIB

Anggota DPR RI, Atalia Praratya, menghadiri sidang lanjutan gugatan cerai terhadap suaminya, mantan Gubernur Jawa Barat ...

news | 12:58 WIB

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) mengumumkan telah memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. ...

news | 11:15 WIB

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (...

news | 09:00 WIB

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, menyatakan bahwa rata-rata uptime atau durasi operas...

news | 07:00 WIB

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi garam nasional pada tahun 2025 mencapai sekitar 1 juta ton. J...

news | 17:11 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa percepatan pemulihan pasca-bencana banjir dan tanah longsor di P...

news | 16:15 WIB

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memberikan respons terkait pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Tru...

news | 15:30 WIB

Wakil Ketua Umum I PSSI, Zainudin Amali, mengungkapkan bahwa seluruh proses pemilihan pelatih baru tim nasional Indonesi...

news | 13:30 WIB

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah tengah melaku...

news | 12:30 WIB