Susi Pudjiastuti Bantah Pernyataan Akademisi Unpad soal Bibit Lobster di Pangandaran

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menanggapi tegas pernyataan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) terkait keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Ia keberatan dengan pandangan bahwa bibit lobste

Elara | MataMata.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 07:15 WIB
Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat aksi penolakan keramba jaring apung (KJA) Pantai Timur Pangandaran yang digelar di Susi Air Beach Strip, Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Feri Purnama)

Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat aksi penolakan keramba jaring apung (KJA) Pantai Timur Pangandaran yang digelar di Susi Air Beach Strip, Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Feri Purnama)

Matamata.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menanggapi tegas pernyataan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) terkait keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Ia keberatan dengan pandangan bahwa bibit lobster akan mati sia-sia di laut jika tidak ditangkap.

"Masa seorang profesor perikanan ngomong kalau bibit lobster itu tidak ditangkap mati di tengah laut percuma, ya tidak ada percuma dalam ekosistem," kata Susi usai mengikuti aksi masyarakat Pangandaran yang menolak KJA di Susi Air Beach Strip, Rabu (14/8).

Menurut Susi, ekosistem laut memiliki siklus alami yang saling berkesinambungan. “Enggak, itu kan daur ulang, kalau mati di laut ya dimakan oleh yang lain,” ujarnya.

Pernyataan akademisi tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Unpad, dan tokoh masyarakat di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Pangandaran, pada 6 Agustus 2025.

Susi mengaku sempat meninggalkan ruang pertemuan usai mendengar pernyataan itu. Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil untuk menghindari ucapan yang tidak pantas kepada akademisi tersebut.

Terkait keberadaan KJA, Susi bersama masyarakat Pangandaran menegaskan penolakannya dan meminta pemerintah mencabut izin operasional KJA yang dinilai mengganggu aktivitas nelayan serta sektor pariwisata di wilayah tersebut. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Dj...

news | 08:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto dan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Abdullah II ibn Al-Hussein, menunjukkan kedekatan hub...

news | 06:00 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mene...

news | 15:00 WIB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penanganan tanggap darurat tanah longsor di Kabupaten Cilacap, J...

news | 11:30 WIB

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin aksi iklim di...

news | 09:30 WIB

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berhasil kembali menguasai 2.390 hektare (ha) dari 6.000 ha areal yang terindikasi seba...

news | 08:30 WIB

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Barat menyatakan Provinsi Jabar menjadi pusat investasi Indonesia dan berperan penti...

news | 07:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan dukungan terhad...

news | 06:00 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang merehabilitasi d...

news | 17:00 WIB

Polda Metro Jaya memastikan proses pemeriksaan terhadap tersangka Roy Suryo (RS), Rismon Sianipar Hasiholan (RH), dan Ti...

news | 16:15 WIB