Susi Pudjiastuti Bantah Pernyataan Akademisi Unpad soal Bibit Lobster di Pangandaran

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menanggapi tegas pernyataan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) terkait keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Ia keberatan dengan pandangan bahwa bibit lobste

Elara | MataMata.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 07:15 WIB
Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat aksi penolakan keramba jaring apung (KJA) Pantai Timur Pangandaran yang digelar di Susi Air Beach Strip, Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Feri Purnama)

Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat aksi penolakan keramba jaring apung (KJA) Pantai Timur Pangandaran yang digelar di Susi Air Beach Strip, Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Feri Purnama)

Matamata.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menanggapi tegas pernyataan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) terkait keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Ia keberatan dengan pandangan bahwa bibit lobster akan mati sia-sia di laut jika tidak ditangkap.

"Masa seorang profesor perikanan ngomong kalau bibit lobster itu tidak ditangkap mati di tengah laut percuma, ya tidak ada percuma dalam ekosistem," kata Susi usai mengikuti aksi masyarakat Pangandaran yang menolak KJA di Susi Air Beach Strip, Rabu (14/8).

Menurut Susi, ekosistem laut memiliki siklus alami yang saling berkesinambungan. “Enggak, itu kan daur ulang, kalau mati di laut ya dimakan oleh yang lain,” ujarnya.

Pernyataan akademisi tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Unpad, dan tokoh masyarakat di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Pangandaran, pada 6 Agustus 2025.

Susi mengaku sempat meninggalkan ruang pertemuan usai mendengar pernyataan itu. Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil untuk menghindari ucapan yang tidak pantas kepada akademisi tersebut.

Terkait keberadaan KJA, Susi bersama masyarakat Pangandaran menegaskan penolakannya dan meminta pemerintah mencabut izin operasional KJA yang dinilai mengganggu aktivitas nelayan serta sektor pariwisata di wilayah tersebut. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo peringatkan pengganggu kemajuan Indonesia: "We are not stupid!". Presiden ungkap bukti keberhasilan swa...

news | 11:45 WIB

Menbud Fadli Zon menyebut Imlek Festival 2026 di Lapangan Banteng sebagai simbol akulturasi. Simak jadwal dan rangkaian ...

news | 10:30 WIB

Presiden Prabowo peringatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum untuk menjatuhkan lawan politik. Simak ko...

news | 09:30 WIB

Presiden Prabowo instruksikan Menteri Rosan dan Purbaya lakukan roadshow ekonomi global. Tim gabungan akan sasar lembaga...

news | 08:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan batas defisit APBN tetap 3 persen. Pemerintah fokus pada investasi dan optimalisasi...

news | 07:15 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara resmi melibatkan anggota Pramuka Saka Taruna Bumi dalam misi besar...

news | 17:29 WIB

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan reformasi total pasar modal RI untuk tiru kesuksesan India tarik investasi...

news | 17:25 WIB

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan capaian masif program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mene...

news | 17:18 WIB

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan sektor pariwisata berhasil menyerap 25,91 juta tenaga...

news | 17:15 WIB

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah mengejar finalisasi peta jalan (roadmap) untuk akselerasi penetapan hutan adat. ...

news | 16:30 WIB