Susi Pudjiastuti Bantah Pernyataan Akademisi Unpad soal Bibit Lobster di Pangandaran

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menanggapi tegas pernyataan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) terkait keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Ia keberatan dengan pandangan bahwa bibit lobste

Elara | MataMata.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 07:15 WIB
Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat aksi penolakan keramba jaring apung (KJA) Pantai Timur Pangandaran yang digelar di Susi Air Beach Strip, Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Feri Purnama)

Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat aksi penolakan keramba jaring apung (KJA) Pantai Timur Pangandaran yang digelar di Susi Air Beach Strip, Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Feri Purnama)

Matamata.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menanggapi tegas pernyataan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) terkait keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Ia keberatan dengan pandangan bahwa bibit lobster akan mati sia-sia di laut jika tidak ditangkap.

"Masa seorang profesor perikanan ngomong kalau bibit lobster itu tidak ditangkap mati di tengah laut percuma, ya tidak ada percuma dalam ekosistem," kata Susi usai mengikuti aksi masyarakat Pangandaran yang menolak KJA di Susi Air Beach Strip, Rabu (14/8).

Menurut Susi, ekosistem laut memiliki siklus alami yang saling berkesinambungan. “Enggak, itu kan daur ulang, kalau mati di laut ya dimakan oleh yang lain,” ujarnya.

Pernyataan akademisi tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Unpad, dan tokoh masyarakat di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Pangandaran, pada 6 Agustus 2025.

Susi mengaku sempat meninggalkan ruang pertemuan usai mendengar pernyataan itu. Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil untuk menghindari ucapan yang tidak pantas kepada akademisi tersebut.

Terkait keberadaan KJA, Susi bersama masyarakat Pangandaran menegaskan penolakannya dan meminta pemerintah mencabut izin operasional KJA yang dinilai mengganggu aktivitas nelayan serta sektor pariwisata di wilayah tersebut. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah membuka kemungkinan pelonggaran impor sapi hidup untuk mempercepat pencapaian program swasembada pangan nasio...

news | 16:15 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola pro...

news | 14:55 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, mendukung usulan Kementerian Haji dan Umrah yang ingin menyeragamkan masa tungg...

news | 14:15 WIB

Sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, meraih keuntungan sejak diperca...

news | 13:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto memanjatkan doa untuk para Pahlawan Revolusi saat meninjau sumur maut di kawasan Lubang Buaya,...

news | 11:30 WIB

Sebanyak 26 santri korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dilaporkan mas...

news | 10:45 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan Ikrar Kesetiaan Kepada Pancasila pada upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ...

news | 09:45 WIB

Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasil...

news | 08:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada akhir 2025 bisa menembus 5,5 persen. ...

news | 07:15 WIB

Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif di sektor ekspor dengan melepas empat kontainer produk olahan susu berupa ...

news | 17:30 WIB