Susi Pudjiastuti Bantah Pernyataan Akademisi Unpad soal Bibit Lobster di Pangandaran

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menanggapi tegas pernyataan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) terkait keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Ia keberatan dengan pandangan bahwa bibit lobste

Elara | MataMata.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 07:15 WIB
Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat aksi penolakan keramba jaring apung (KJA) Pantai Timur Pangandaran yang digelar di Susi Air Beach Strip, Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Feri Purnama)

Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat aksi penolakan keramba jaring apung (KJA) Pantai Timur Pangandaran yang digelar di Susi Air Beach Strip, Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Feri Purnama)

Matamata.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menanggapi tegas pernyataan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) terkait keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Ia keberatan dengan pandangan bahwa bibit lobster akan mati sia-sia di laut jika tidak ditangkap.

"Masa seorang profesor perikanan ngomong kalau bibit lobster itu tidak ditangkap mati di tengah laut percuma, ya tidak ada percuma dalam ekosistem," kata Susi usai mengikuti aksi masyarakat Pangandaran yang menolak KJA di Susi Air Beach Strip, Rabu (14/8).

Menurut Susi, ekosistem laut memiliki siklus alami yang saling berkesinambungan. “Enggak, itu kan daur ulang, kalau mati di laut ya dimakan oleh yang lain,” ujarnya.

Pernyataan akademisi tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Unpad, dan tokoh masyarakat di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Pangandaran, pada 6 Agustus 2025.

Susi mengaku sempat meninggalkan ruang pertemuan usai mendengar pernyataan itu. Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil untuk menghindari ucapan yang tidak pantas kepada akademisi tersebut.

Terkait keberadaan KJA, Susi bersama masyarakat Pangandaran menegaskan penolakannya dan meminta pemerintah mencabut izin operasional KJA yang dinilai mengganggu aktivitas nelayan serta sektor pariwisata di wilayah tersebut. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dampak konflik Timur Tengah membuat banyak negara, mulai dari Australia hingga B...

news | 13:46 WIB

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah targetkan 30 ribu uni...

news | 13:40 WIB

Polri siapkan 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara serentak dari ...

news | 12:19 WIB

Kemenhaj pastikan kesiapan 15 juta porsi makanan siap santap bercita rasa Nusantara seperti rendang untuk jemaah haji In...

news | 12:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan larangan keras bagi anggota TNI dan Polri menjadi backing kegiatan ilegal seperti j...

news | 11:15 WIB

Wamendagri Ribka Haluk bantah tegas isu pemotongan dana Otsus Papua 2026. Simak fakta penyaluran dan penjelasan Kemendag...

news | 10:45 WIB

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk sebagai bentuk penghormatan negara ata...

news | 09:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto membeli sapi kurban berbobot 1,15 ton dari peternak Tangerang seharga Rp110 juta untuk Idul Ad...

news | 08:15 WIB

Indonesia dan Belarus resmi menyepakati roadmap kerja sama ekonomi 20262030 dalam SKB ke-8 di Minsk menjelang kunjungan ...

news | 07:15 WIB

Menlu China Wang Yi menegaskan hubungan stabil China-AS pasca-pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump harus dibuktikan lew...

news | 06:00 WIB