Waspada Link Palsu Berkedok BSU, Kemnaker Ingatkan Masyarakat Cek Situs Resmi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai tautan palsu yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Peringatan ini disampaikan menyusul temuan tautan mencurigakan yang menyerupai situs resmi pemerintah,

Elara | MataMata.com
Selasa, 15 Juli 2025 | 08:15 WIB
Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga. (ANTARA/HO-Kemnaker RI)

Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga. (ANTARA/HO-Kemnaker RI)

Matamata.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai tautan palsu yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Peringatan ini disampaikan menyusul temuan tautan mencurigakan yang menyerupai situs resmi pemerintah, seperti https://layanan-bsu2.kemnaker.com.

“Perlu kami tegaskan, informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui situs resmi Kemnaker, yaitu bsu.kemnaker.go.id. Selain situs resmi Kemnaker tersebut berarti palsu atau penipuan,” ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Sunardi menjelaskan bahwa link palsu tersebut diduga dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan phishing dengan tujuan mencuri data pribadi masyarakat. Ia meminta masyarakat yang sudah terlanjur tertipu agar segera melaporkannya ke pihak berwajib, karena hal tersebut merupakan tindak pidana.

Ia menekankan pentingnya verifikasi informasi, terutama yang berkaitan dengan program bantuan pemerintah, agar masyarakat tidak mudah terperdaya oleh oknum tak bertanggung jawab.

Terkait BSU tahun ini, pemerintah kembali menyalurkan bantuan kepada para pekerja dan buruh sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Juni dan Juli, yang diberikan sekaligus dalam satu kali pencairan sebesar Rp600.000.

“Dana tersebut dibayarkan sekaligus dalam satu kali pencairan melalui rekening penerima,” jelasnya.

Penyaluran BSU, lanjut Sunardi, diawali dengan proses verifikasi dan validasi data calon penerima oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang kemudian diverifikasi kembali oleh Kemnaker.

Jika telah dinyatakan valid, dana disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank aktif, pencairan dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia.

Sunardi kembali mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan memberikan data pribadi kepada situs atau pihak yang tidak resmi.

“Jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak atau situs yang tidak resmi. Pastikan selalu memeriksa informasi melalui bsu.kemnaker.go.id,” tegasnya.

Baca Juga: Pemain Film Syarief Khan Gandeng Sarwendah, Mpok Alfa hingga Limbad untuk Dukung Bisnis Otomotifnya

BSU tahun 2025 ini ditujukan untuk membantu pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan agar tetap memiliki daya beli, serta memastikan bahwa bantuan tersebut diterima secara utuh dan tepat sasaran.

“Perlu dicatat bahwa tidak ada potongan 1 Rupiah pun,” pungkas Sunardi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan tiga strategi utama untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% pa...

news | 14:15 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan perpanjangan batas usia pensiun Kapolri dalam RUU Polri baru disesuaikan dengan kebut...

news | 13:49 WIB

Bapanas rampungkan uji sampel dan sertifikasi mutu untuk ekspor 200 ribu ton beras ke Malaysia. Bulog pastikan harga jua...

news | 10:15 WIB

Tim Kepresidenan meluncurkan buku 'Presiden Solusi' yang mendokumentasikan 108 kebijakan strategis dan transformasi huku...

news | 09:15 WIB

Rencana kenaikan HET Minyakita bergulir. Mentan Amran Sulaiman siap gelar rapat koordinasi dengan Mendag Budi Santoso da...

news | 08:49 WIB

Kejagung limpahkan 11 tersangka korupsi ekspor CPO modus samarkan minyak sawit jadi limbah POME ke JPU. Tiga tersangka d...

news | 08:39 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum terkait pengusutan dugaan kasus l...

news | 07:15 WIB

KPK dalami peran pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024 setelah resmi menahan dua t...

news | 06:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Bidang Ketenagakerjaa...

news | 17:19 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menilai pelemahan rupiah hingga Rp18.000/dolar AS jadi momentum emas genjot ekspor pertanian ...

news | 16:29 WIB