Wapres Gibran Ingatkan: Dana BSU Jangan Dipakai Judi Online, Rekening Bisa Dilacak

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengimbau para penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tidak menyalahgunakan dana bantuan, termasuk untuk berjudi secara daring atau judi online (judol). Ia menegaskan, aktivitas mencurigakan dalam rekening

Elara | MataMata.com
Jum'at, 18 Juli 2025 | 14:00 WIB
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan pers usai meninjau penyaluran BSU di Kantor Pos Indonesia Cabang Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (18/7/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan pers usai meninjau penyaluran BSU di Kantor Pos Indonesia Cabang Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (18/7/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Matamata.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengimbau para penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tidak menyalahgunakan dana bantuan, termasuk untuk berjudi secara daring atau judi online (judol). Ia menegaskan, aktivitas mencurigakan dalam rekening penerima bisa dilacak oleh pemerintah.

Pesan tersebut disampaikan Wapres saat memantau langsung proses penyaluran BSU di Kantor Pos Indonesia Cabang Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (18/7). Ia meminta agar bantuan sebesar Rp600 ribu yang diberikan untuk dua bulan digunakan untuk keperluan yang bermanfaat, seperti membeli kebutuhan pokok atau perlengkapan sekolah.

“Saya yakin di sini tidak ada satu pun yang menggunakan BSU atau bantuan apa pun untuk judol. Jangan sampai ya Bapak, Ibu ya. Mau pakai duit pribadi, mau pakai duit PKH, BSU, jangan ada, jangan ada,” tegas Gibran.

Wapres menambahkan, meskipun yakin mayoritas penerima sudah paham pentingnya menggunakan dana dengan bijak, pemerintah tetap menyiapkan langkah hukum bagi yang menyalahgunakannya.

Melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), rekening yang digunakan untuk kegiatan ilegal dapat dilacak.

“Saya tekankan kalau dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti itu pasti bisa kita trace (lacak) rekeningnya. PPATK mohon kerja samanya, Komdigi juga,” ujarnya.
BSU sendiri diberikan dalam bentuk bantuan tunai sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan, dan dicairkan sekaligus sehingga totalnya mencapai Rp600 ribu.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebutkan bahwa penyaluran BSU telah mencapai sekitar 86 persen dari total 15 juta penerima. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut didampingi Wakil Menaker Immanuel, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

YBB Gelar JYS 2026 di Osaka, ajang pemuda dunia bertukar ide, pamer budaya, dan bangun kolaborasi global....

news | 14:12 WIB

Dinas ESDM Riau mengawasi ketat operasional tambang tanah urug galian C di Kampar. Ditemukan pelanggaran subkontraktor, ...

news | 11:24 WIB

PT Pertamina Patra Niaga menjamin stok BBM bersubsidi jenis Pertalite aman dan tidak langka. Distribusi di seluruh SPBU ...

news | 10:30 WIB

Menpar Widiyanti Putri Wardhana suarakan pariwisata berkelanjutan dan pamerkan inovasi digital AI 'MaiA' di Sidang ke-12...

news | 08:00 WIB

China resmi menjatuhkan sanksi larangan masuk wilayah dan blokade transaksi terhadap Menhan Filipina Gilberto Teodoro Jr...

news | 06:00 WIB

Empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis di Natuna berhenti beroperasi sementara akibat...

news | 16:03 WIB

COO Danantara Dony Oskaria membeberkan strategi restrukturisasi BUMN yang diawali dengan pembenahan data jumlah perusaha...

news | 15:59 WIB

Pemerintah resmi memberikan subsidi kedelai impor sebesar Rp2.000 per kg untuk 250.000 ton tahap awal demi melindungi pe...

news | 14:47 WIB

Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan untuk wa...

news | 12:30 WIB

Kemlu Rusia angkat bicara terkait kabar Presiden Vladimir Putin yang belum menerima undangan dari AS untuk menghadiri KT...

news | 11:30 WIB