Pemerintah Salurkan Rp12,59 Triliun untuk Rumah Subsidi, Targetkan 220 Ribu Unit di 2025
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah merealisasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp12,59 triliun hingga 31 Mei 2025. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan 101.707 unit rumah subsidi di 379 k
Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah subsidi di Kecamatan Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (19/6/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz
Matamata.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah merealisasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp12,59 triliun hingga 31 Mei 2025. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan 101.707 unit rumah subsidi di 379 kabupaten/kota.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyebutkan bahwa nilai tersebut meningkat dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya, yang mendukung 88.482 unit rumah di 362 daerah.
FLPP merupakan skema pembiayaan investasi dalam APBN yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni. Tahun ini, total anggaran FLPP mencapai Rp18,77 triliun dengan target pembangunan 220.000 unit rumah.
Sejak pertama kali dijalankan pada 2010 hingga 2024, program FLPP telah menyalurkan pembiayaan untuk 1.598.879 unit rumah dengan total nilai Rp151,22 triliun. Pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah.
“Dari total alokasi tahun ini, Rp11,5 triliun telah disalurkan kepada BP Tapera dan pemerintah masih menyiapkan tambahan dana guna mencapai target tersebut,” ujar Thomas.
Program FLPP menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Presiden mendorong percepatan pelaksanaan program-program strategis seperti FLPP untuk memberikan dampak luas terhadap perekonomian, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Antara)
- Share link:
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh bantuan tunai dari pemerintah wajib digunakan untuk kebutuhan ya...
Pemerintah Indonesia menepis kabar yang menyebut perundingan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) berada di amb...
Perum Bulog Cabang Cianjur, Jawa Barat, menegaskan ketersediaan beras untuk masyarakat aman hingga memasuki awal 2026. S...
Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal, mendorong masyarakat luas untuk memberikan masukan dalam proses revisi Und...
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah memusatkan agenda besar pada 2026 untuk mewujudkan swasemb...
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyataka...
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan menggalang dana untuk membantu ko...
Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa bencana yang terjadi di A...
Salah satu korban kebakaran Ruko Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang terjadi pada Selasa siang, diketahui seda...
