Pemerintah Salurkan Rp12,59 Triliun untuk Rumah Subsidi, Targetkan 220 Ribu Unit di 2025

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah merealisasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp12,59 triliun hingga 31 Mei 2025. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan 101.707 unit rumah subsidi di 379 k

Elara | MataMata.com
Jum'at, 20 Juni 2025 | 14:33 WIB
Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah subsidi di Kecamatan Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (19/6/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz

Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah subsidi di Kecamatan Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (19/6/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz

Matamata.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah merealisasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp12,59 triliun hingga 31 Mei 2025. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan 101.707 unit rumah subsidi di 379 kabupaten/kota.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyebutkan bahwa nilai tersebut meningkat dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya, yang mendukung 88.482 unit rumah di 362 daerah.

FLPP merupakan skema pembiayaan investasi dalam APBN yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni. Tahun ini, total anggaran FLPP mencapai Rp18,77 triliun dengan target pembangunan 220.000 unit rumah.

Sejak pertama kali dijalankan pada 2010 hingga 2024, program FLPP telah menyalurkan pembiayaan untuk 1.598.879 unit rumah dengan total nilai Rp151,22 triliun. Pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah.

“Dari total alokasi tahun ini, Rp11,5 triliun telah disalurkan kepada BP Tapera dan pemerintah masih menyiapkan tambahan dana guna mencapai target tersebut,” ujar Thomas.

Program FLPP menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Presiden mendorong percepatan pelaksanaan program-program strategis seperti FLPP untuk memberikan dampak luas terhadap perekonomian, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mahkamah Konstitusi (MK) RI resmi menolak permohonan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undan...

news | 14:45 WIB

Pertamina Patra Niaga dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengimbau warga tidak panic buying. Stok BBM nasional dipastikan...

news | 13:30 WIB

KPK menyebut sistem pengadaan barang dan jasa Pemkab Rejang Lebong rentan korupsi dengan skor MCP hanya 61. Simak detail...

news | 13:13 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, menilai gagasan menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai cabang kekuasaan...

news | 12:29 WIB

Komisi III DPR kecam penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Sebut aksi ini sebagai perlawanan terha...

news | 12:26 WIB

Baznas RI cetak rekor pengumpulan Zakat Istana 2026 sebesar Rp4,3 miliar. Presiden Prabowo, Wapres Gibran, dan jajaran m...

news | 12:21 WIB

Mendag Budi Santoso meninjau Pasar Rawasari dan memastikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan daging ay...

news | 09:30 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempercepat proyek Blok Masela senilai Rp339 triliun. Pemerintah targetkan tender EPC dimu...

news | 08:45 WIB

PT Jasamarga Transjawa Tol berikan diskon tarif tol 30% hingga 46% untuk mudik Lebaran 2026. Cek jadwal, rute Jakarta-Se...

news | 07:15 WIB

Pertamina Patra Niaga dan Kemen ESDM menjamin stok BBM serta LPG di Sulawesi aman terkendali menjelang Idul Fitri 1447 H...

news | 06:00 WIB