Pemerintah Salurkan Rp12,59 Triliun untuk Rumah Subsidi, Targetkan 220 Ribu Unit di 2025

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah merealisasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp12,59 triliun hingga 31 Mei 2025. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan 101.707 unit rumah subsidi di 379 k

Elara | MataMata.com
Jum'at, 20 Juni 2025 | 14:33 WIB
Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah subsidi di Kecamatan Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (19/6/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz

Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah subsidi di Kecamatan Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (19/6/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz

Matamata.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah merealisasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp12,59 triliun hingga 31 Mei 2025. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan 101.707 unit rumah subsidi di 379 kabupaten/kota.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyebutkan bahwa nilai tersebut meningkat dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya, yang mendukung 88.482 unit rumah di 362 daerah.

FLPP merupakan skema pembiayaan investasi dalam APBN yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni. Tahun ini, total anggaran FLPP mencapai Rp18,77 triliun dengan target pembangunan 220.000 unit rumah.

Sejak pertama kali dijalankan pada 2010 hingga 2024, program FLPP telah menyalurkan pembiayaan untuk 1.598.879 unit rumah dengan total nilai Rp151,22 triliun. Pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah.

“Dari total alokasi tahun ini, Rp11,5 triliun telah disalurkan kepada BP Tapera dan pemerintah masih menyiapkan tambahan dana guna mencapai target tersebut,” ujar Thomas.

Program FLPP menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Presiden mendorong percepatan pelaksanaan program-program strategis seperti FLPP untuk memberikan dampak luas terhadap perekonomian, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto adalah mandat ra...

news | 11:17 WIB

Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan Eropa dan AS siap duduk satu meja dengan Rusia untuk negosiasi damai Ukraina. ...

news | 09:17 WIB

Ukraina mengklaim serangan militernya ke 16 kilang minyak berhasil memangkas produksi minyak Rusia ke level terendah tah...

news | 08:00 WIB

Kemnaker mengimbau peserta MagangHub Batch III Angkatan I segera melengkapi syarat administrasi sebelum 18 Juni 2026 dem...

news | 07:00 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah upaya pemenuhan hak dasar warga, bukan p...

news | 14:32 WIB

BPP HIPMI siap menjadi jembatan investasi dan transfer teknologi antara pengusaha muda Indonesia dengan Jerman menyusul ...

news | 10:55 WIB

China mendukung penuh kesepakatan damai tahap pertama antara AS dan Iran yang berujung pada pembukaan kembali Selat Horm...

news | 10:00 WIB

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono membantah kabur saat dialog di UGM berakhir ricuh. Ia mengaku sempat dilempar botol hi...

news | 09:15 WIB

Ketua MK Suhartoyo menegaskan putusan gugatan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis target rampung Juli 202...

news | 08:30 WIB

Pemerintah tetapkan pagu indikatif Kementerian ESDM tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun. Simak rincian alokasi p...

news | 07:00 WIB