DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Gencatan Senjata Gaza, Veto AS Tuai Kecaman

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali gagal mengesahkan resolusi terkait gencatan senjata permanen di Jalur Gaza setelah Amerika Serikat menggunakan hak vetonya dalam pemungutan suara pada Rabu (5/6) waktu setempat.

Elara | MataMata.com
Kamis, 05 Juni 2025 | 12:30 WIB
Ilustrasi - Markas besar PBB di New York, AS. ANTARA/Anadolu

Ilustrasi - Markas besar PBB di New York, AS. ANTARA/Anadolu

Matamata.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali gagal mengesahkan resolusi terkait gencatan senjata permanen di Jalur Gaza setelah Amerika Serikat menggunakan hak vetonya dalam pemungutan suara pada Rabu (5/6) waktu setempat.

Rancangan resolusi yang diajukan oleh 10 anggota tidak tetap DK PBB tersebut menyerukan gencatan senjata segera, pembebasan tanpa syarat seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lainnya, serta pencabutan seluruh pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza agar dapat didistribusikan secara aman dan luas.

Resolusi ini mendapat dukungan dari 14 dari 15 anggota DK PBB. Namun, karena AS sebagai salah satu dari lima anggota tetap menggunakan hak vetonya, resolusi tersebut tidak dapat disahkan.

Veto AS langsung memicu kecaman dari sejumlah negara anggota dewan. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyatakan bahwa DK PBB telah kehilangan kesempatan untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina.

Ia menambahkan bahwa kegagalan ini menunjukkan siapa pihak yang menginginkan perdamaian dan siapa yang "terus bermain permainan politik".

Senada, Perwakilan Tetap China untuk PBB, Fu Cong, menyatakan kekecewaannya atas hasil pemungutan suara tersebut. Menurutnya, isi rancangan resolusi itu mencerminkan tuntutan paling mendesak dari masyarakat Gaza dan dukungan besar dari komunitas internasional.

Resolusi ini menjadi upaya terbaru dalam rangka menghentikan konflik berkepanjangan di Jalur Gaza yang telah menimbulkan krisis kemanusiaan dan menelan banyak korban sipil.

Meskipun mayoritas anggota DK PBB menyatakan dukungannya, penggunaan hak veto oleh AS kembali menjadi hambatan dalam upaya pencapaian konsensus global atas situasi di Gaza. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB