40 Persen Penduduk Gaza Terancam Kelaparan, Setiap Hari Berjuang Mencari Makan dan Air

Badan PBB untuk urusan pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan bahwa bantuan yang masuk ke Jalur Gaza tidak mencukupi.

Riki Chandra | MataMata.com
Jum'at, 29 Desember 2023 | 15:06 WIB
Warga Palestina di tempat penampungan sementara di kota Rafah, Jalur Gaza selatan. [Dok.Antara]

Warga Palestina di tempat penampungan sementara di kota Rafah, Jalur Gaza selatan. [Dok.Antara]

Matamata.com - Badan PBB untuk urusan pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan bahwa bantuan yang masuk ke Jalur Gaza tidak mencukupi. Kondisi itu menyebabkan 40 persen penduduk di Gaza berisiko kelaparan di tengah pembatasan akses masuk bantuan oleh Israel.

UNRWA kembali memperingatkan bahwa wilayah kantong yang terkepung itu bergulat dengan bencana kelaparan.

Badan PBB itu juga mengulangi seruan gencatan senjata kemanusiaan di tengah serangan udara intens Israel di Gaza selama lebih dari 83 hari.

“Setiap hari adalah perjuangan untuk hidup, mencari makanan serta air,” kata Direktur urusan UNRWA di Gaza, Thomas White di media sosial X (Twitter).

“Kenyataannya, kita membutuhkan lebih banyak bantuan. Satu-satunya harapan yang tersisa yakni gencatan senjata kemanusiaan,” katanya.

Pekan lalu Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi bantuan tambahan untuk Gaza setelah tertunda selama berhari-hari.

Akan tetapi, lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan dan pembela hak asasi manusia (HAM) menganggap resolusi tersebut “sangat tidak memadai” dan “hampir tidak ada gunanya”.

Peringatan keras terbaru yang dikeluarkan badan PBB tentang bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza muncul ketika pasukan Israel terus menggempur wilayah tersebut, yang semakin memperburuk krisis kemanusiaan.

PBB menyebutkan bahwa sebanyak 80 persen lebih dari 2,4 juta penduduk Gaza diusir dari rumah mereka. Banyak dari mereka kini tinggal di tempat pengungsian sempit atau tenda darurat di ujung selatan, di Kota Rafah dan sekitarnya dekat perbatasan Mesir.

Sebelumnya diberitakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyuarakan kekhawatirannya perihal puluhan ribu pengungsi yang melarikan diri dari serangan Israel di seluruh Jalur Gaza tengah dan selatan.

"WHO sangat khawatir gelombang pengungsi baru tersebut akan semakin membebani fasilitas-fasilitas kesehatan di selatan (Jalur Gaza), yang telah kewalahan dalam memenuhi kebutuhan populasi yang sangat besar," kata Richard Peeperkorn, perwakilan WHO di wilayah Palestina yang diduduki.

Kelangkaan pangan terus menjadi permasalahan akut di seantero Gaza, dengan warga yang kelaparan menghadang konvoi WHO karena berharap dapat memperoleh makanan.

"Perpindahan warga secara paksa tersebut juga akan menyebabkan lebih banyak overcrowding (kelebihan penghuni), meningkatkan risiko penyakit menular, dan mempersulit pengiriman bantuan kemanusiaan," imbuh Peeperkorn.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan kembali seruannya kepada komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah mendesak guna mengatasi "bahaya besar" yang sedang dihadapi oleh warga Palestina.

Menurut penilaian terbaru WHO, Gaza memiliki 13 rumah sakit yang berfungsi sebagian, dua rumah sakit yang berfungsi secara minimal, dan 21 rumah sakit yang tidak berfungsi sama sekali. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indones...

news | 18:59 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto dalam merombak susunan menteri ...

news | 17:45 WIB

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR ...

news | 16:45 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH...

news | 15:45 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Har...

news | 14:30 WIB

Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, menegaskan agar Kementerian Agama (Kemenag) memastikan penerapan Kurikulum...

news | 11:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biaya komitmen dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyeleng...

news | 10:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya lobi yang dilakukan asosiasi agensi perjalanan haji kepada pejabat ...

news | 09:15 WIB

Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI 2015, Ahmadi Noor Supit, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaga...

news | 08:15 WIB

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono, menilai menteri baru hasil reshuff...

news | 07:00 WIB
Tampilkan lebih banyak