Heboh Surat Suara Pemilu 2024 Lebih Awal Tiba di Taiwan, Ini Klarifikasi Ketua KPU RI

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, akhirnya mengklarifikasi soal surat suara Pemilu 2024 dibagikan ke pemilih di Taipei, Taiwan.

Riki Chandra | MataMata.com
Rabu, 27 Desember 2023 | 15:22 WIB
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. [Dok.Antara]

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. [Dok.Antara]

Matamata.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, akhirnya mengklarifikasi soal surat suara Pemilu 2024 dibagikan ke pemilih di Taipei, Taiwan. Dia menegaskan hal itu jelas-jelas perbuatan yang melanggar.

“Ini kan bisa jadi problem, karena pengirimannya tidak sesuai dengan jadwal,” ujar Hasyim, Rabu (27/12/2023).

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan ada tiga metode memilih untuk pemilih di luar negeri, yaitu Tempat Pemungutan Suara (TPS) Luar Negeri, kotak suara keliling (KSK), dan metode pos.

Masih sesuai PKPU Nomor 25 Tahun 2023, sambung Hasyim, pengiriman surat suara kepada pemilih melalui metode pos dimulai pada 2 hingga 11 Januari 2024. Meski demikian, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Taipei ternyata telah mengirim surat suara ke pemilih pada 18 dan 25 Desember 2023.

Adapun total PPLN di Taipei yang telah mengirim masing-masing 31.276 surat suara untuk pemilihan DPR RI dan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Lalu, masih ada 143.869 surat suara untuk masing-masing pemilihan DPR dan capres-cawapres.

KPU sendiri baru mengklarifikasi ke PPLN di Taipei terkait kesalahan ini setelah viral atau heboh di media sosial mengenai video pemilih di Taiwan yang mengaku sudah menerima surat suara.

Oleh sebab itu, Hasyim mengungkapkan KPU telah mengambil empat tindakan atas kesalahan ini. Pertama, surat suara yang telah dikirim ke pemilih di Taiwan itu dinyatakan masuk ke kategori rusak dan tidak diperhitungkan.

“Mengapa? Karena dikirim sebelum waktunya. Dengan demikian, tidak seusai dengan ketentuan yang sudah diatur,” katanya.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah mendalami 11 tuntutan antikorupsi yang diajukan Indonesia Corruptio...

news | 17:53 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan atas sejumlah pernyataannya di awal masa jabatan ya...

news | 17:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh program pemerintah dijalankan lebih cepat tanpa terhambat alasan administ...

news | 16:15 WIB

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dwisuryo Indroyono Soesilo, me...

news | 15:15 WIB

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa DPR akan mendorong Presiden Prabowo Subianto segera menandatangani Pera...

news | 13:15 WIB

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar meminta agar Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul ...

news | 11:15 WIB

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, berharap Menteri...

news | 10:00 WIB

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menilai strategi bertahan ketat yang diterapkan Lebanon menjadi penghalang uta...

news | 09:15 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlunya negara-negara anggota BRICS bersatu menghadapi praktik standar ganda da...

news | 08:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan dua kemungkinan skema lelang untuk mobil Mercedes-Benz 280 SL milik Presi...

news | 07:00 WIB
Tampilkan lebih banyak