Ade Armando Blunder Bahas Dinasti Politik di Jogja, Kaesang Pangarep Beri Teguran Keras

Ade Armando dianggap tak mengetahui sejarah Jogja di Indonesia.

Baktora | MataMata.com
Rabu, 06 Desember 2023 | 14:48 WIB
Ade Armando dan Ketum PSI, Kaesang Pangarep. (Kolase Instagram)

Ade Armando dan Ketum PSI, Kaesang Pangarep. (Kolase Instagram)

Matamata.com - Penggiat Media Sosial yang juga kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando mendapat teguran keras dari Ketum PSI, Kaesang Pangarep. Hal itu buntut pernyataannya soal dinasti politik yang terjadi di Jogja.

Teguran keras dari Kaesang Pangarep kepada Ade Armando dijelaskan oleh Waketum Dewan Pembina PSI, Grace Natalie. Menurutnya, PSI bergerak cepat untuk menyelesaikan polemik yang terjadi.

"Ini masih proses, yang pasti ini problem yang sangat serius yang kami tangani dengan khusus," ujar Grace Natalie, dikutip Rabu (6/12/2023).

Grace melanjutkan bahwa terkait sanksi yang akan dibebankan kepada Ade Armando, pihaknya bersama Ketum PSI sedang merapatkan hal tersebut. Berkaitan dengan pemecatan kepada Ade Armando, Grace belum berbicara banyak.

"Itu masih dirapatkan. Tapo memang sudah ada teguran keras dari Mas Kaesang," terang Grace.

Terkait desakan PSI untuk memberikan hukuman berat kepada Ade Armando, Grace menjelaskan bahwa Ade Armando sudah memberi permohonan maaf. Pernyataan yang membahas dinasti politik di Jogja, merupakan opini pribadinya.

"Bang Ade menekankan pendapat yang dilontarkan adalah opini pribadinya. Jadi bukan opini PSI. Tidak ada koordinasi sama sekali dengan partai dan kita juga kaget dengan pernyataannya," ujar dia

Seperti diketahui, pernyataan Ade Armando soal dinasti politik di Jogja menjadi sorotan. Tak sedikit warga Jogja yang melakukan aksi desakan agar Ade meminta maaf langsung kepada Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang saat ini sebagai Raja Keraton Jogja.

Aksi desakan itu juga dilakukan di depan kantor PSI DIY, di mana paguyuban dan kelompok masyarakat meminta PSI tegas untuk menindak kadernya tersebut.

Pernyataan Ade Armando dinilai salah kaprah terkait dinasti politik yang dimaksud. Mengingat sejarah Jogja merupakan daerah keistimewaan yang memang sejak awal sudah berdiri sebelum Indonesia muncul. Keterkaitan dengan dinasti politik yang dipahami Ade Armando sangat bertolak belakang.

Baca Juga: Baju Pengantin Menonjolkan Nuansa Bangsawan, Asal-usul Keturunan Keluarga Tiko Aryawardhana Diungkap Didiet Maulana

Meski masyarakat Jogja melakukan desakan besar agar PSI dan Ade Armando bertanggung jawab, Raja Keraton, Sri Sultan HB X menanggapi dengan enteng.

"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja. Bunyi Undang-Undang Keistimewaannya itu," ujar Sultan saat ditemui wartawan di Kompleks Kepatihan, DIY, Senin (4/12/2023).

Sultan menegaskan dalam undang-undang itu tak ada narasi terkait dinasti. Ia juga menyebutkan jika memang ada orang yang menyebutkan Jogja sebagai politik dinasti, ia menantang untuk mengubah undang-undang tersebut.

"Kalimat dinasti atau nggak di situ [Undang-Undang] juga nggak ada, yang penting kita bagian dari Republik dan melaksanakan keputusan Undang-Undang yang ada. Kalau dianggap dinasti ya diubah aja Undang-Undang Dasar," ujar Sultan.

Blundernya Ade Armando membuat PSI kebakaran jenggot. Meski begitu, Ade Armando juga sudah melakukan klarifikasi pada video terbaru yang dia unggah.

Hal itu belum membuat reda polemik yang ia sulut. Hingga kini gerakan warga yang mengatasnamakan warga Jogja masih terus mendesak agar Ade Armando diberi hukuman tegas.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil mengembalikan ke...

news | 17:45 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai peringatan Hari Santri Nasional ke-10 yang jatuh pada 22 Oktober menjadi kesempata...

news | 16:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas...

news | 14:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diungkapkan...

news | 13:30 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola ...

news | 12:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Haji dan Umrah untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji...

news | 11:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar dana pengganti kerugian negara senilai Rp13 triliun yang berhasil disita dari...

news | 10:15 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para santri dan pesantren di seluruh Indonesia untuk menjadi pelopor transformasi...

news | 09:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa p...

news | 08:15 WIB

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mendesak agar pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat JakartaBandung (Wh...

news | 07:00 WIB