Ade Armando Blunder Bahas Dinasti Politik di Jogja, Kaesang Pangarep Beri Teguran Keras

Ade Armando dianggap tak mengetahui sejarah Jogja di Indonesia.

Baktora | MataMata.com
Rabu, 06 Desember 2023 | 14:48 WIB
Ade Armando dan Ketum PSI, Kaesang Pangarep. (Kolase Instagram)

Ade Armando dan Ketum PSI, Kaesang Pangarep. (Kolase Instagram)

Matamata.com - Penggiat Media Sosial yang juga kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando mendapat teguran keras dari Ketum PSI, Kaesang Pangarep. Hal itu buntut pernyataannya soal dinasti politik yang terjadi di Jogja.

Teguran keras dari Kaesang Pangarep kepada Ade Armando dijelaskan oleh Waketum Dewan Pembina PSI, Grace Natalie. Menurutnya, PSI bergerak cepat untuk menyelesaikan polemik yang terjadi.

"Ini masih proses, yang pasti ini problem yang sangat serius yang kami tangani dengan khusus," ujar Grace Natalie, dikutip Rabu (6/12/2023).

Grace melanjutkan bahwa terkait sanksi yang akan dibebankan kepada Ade Armando, pihaknya bersama Ketum PSI sedang merapatkan hal tersebut. Berkaitan dengan pemecatan kepada Ade Armando, Grace belum berbicara banyak.

"Itu masih dirapatkan. Tapo memang sudah ada teguran keras dari Mas Kaesang," terang Grace.

Terkait desakan PSI untuk memberikan hukuman berat kepada Ade Armando, Grace menjelaskan bahwa Ade Armando sudah memberi permohonan maaf. Pernyataan yang membahas dinasti politik di Jogja, merupakan opini pribadinya.

"Bang Ade menekankan pendapat yang dilontarkan adalah opini pribadinya. Jadi bukan opini PSI. Tidak ada koordinasi sama sekali dengan partai dan kita juga kaget dengan pernyataannya," ujar dia

Seperti diketahui, pernyataan Ade Armando soal dinasti politik di Jogja menjadi sorotan. Tak sedikit warga Jogja yang melakukan aksi desakan agar Ade meminta maaf langsung kepada Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang saat ini sebagai Raja Keraton Jogja.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penyaluran dana program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate...

news | 15:15 WIB

Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaska...

news | 14:15 WIB

Pemerintah China menepis tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menuding adanya konspirasi antara China, Rus...

news | 13:00 WIB

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin prosesi "Jejak Banon" dalam rangkaian Hajad...

news | 11:15 WIB

Perum Bulog memastikan kualitas stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 3,9 juta ton tetap terjaga demi menja...

news | 10:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah,...

news | 09:15 WIB

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ...

news | 08:15 WIB

Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang terdiri atas rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, de...

news | 07:15 WIB

Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman angkat bicara terkait isu yang m...

news | 19:15 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menurunkan tim khusus untuk menangani pemulihan korban aksi demonstrasi d...

news | 18:00 WIB
Tampilkan lebih banyak