KPK Pantau Ketat Pengadaan 25 Ribu Motor Listrik Badan Gizi Nasional

KPK menyoroti pengadaan 25.644 motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Simak analisis KPK terkait kerawanan korupsi dalam proyek tersebut.

Elara | MataMata.com
Selasa, 14 April 2026 | 12:15 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/4/2026). ANTARA/Rio Feisal

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/4/2026). ANTARA/Rio Feisal

Matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah memberikan perhatian serius terhadap proyek pengadaan 25.644 unit sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diambil mengingat sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu titik paling rawan praktik korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

"Terkait pengadaan itu, KPK menyoroti karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Budi menekankan pentingnya analisis kebutuhan dalam proses perencanaan. Ia mempertanyakan apakah spesifikasi kendaraan yang dipesan sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau tidak.

"Mulai dari proses awal, perencanaannya apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan sehingga berujung kepada spesifikasi yang dibutuhkan? Kemudian, apakah kebutuhan itu merata di semua lokasi atau seperti apa?" lanjutnya.

Terkait isu PT Yasa Artha Trimanunggal selaku pemenang tender yang disebut belum memiliki jaringan dealer yang luas, KPK menyatakan akan membedah proses pemilihan vendor di internal BGN. Menurut Budi, BGN harus mampu mempertanggungjawabkan alasan di balik penunjukan vendor tersebut.

"Dalam konteks pelaksanaan PBJ, tentu harus dilihat mengapa vendor A yang menang. Pasti ada argumentasi dalam proses tersebut yang nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan," tegas Budi.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan ini diperuntukkan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah dengan akses transportasi sulit. Tujuannya untuk menjamin kelancaran distribusi program Makan Bergizi Gratis.

Dadan menyebut realisasi saat ini mencapai 21.801 unit dari total target 25.000 unit menggunakan anggaran tahun 2025. Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa alokasi dana sepenuhnya berasal dari tahun anggaran 2025 dan tidak ada pembelian baru pada tahun 2026.

Adapun unit yang tengah menjadi sorotan publik dalam pengadaan ini diduga merupakan sepeda motor listrik tipe Emmo-JVX GT dan Emmo-JVH MAX. (Antara)

Baca Juga: Maraton 5 Jam di Kremlin, Prabowo dan Putin Sepakati Kerja Sama Energi hingga Hilirisasi

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Polri bentuk Satgas Haji untuk berantas travel nakal dan haji ilegal. Simak strategi Polri lindungi jemaah dari penipuan...

news | 15:15 WIB

Presiden AS Donald Trump mengklaim perang AS-Israel terhadap Iran hampir berakhir. Simak detail perundingan di Pakistan ...

news | 14:15 WIB

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mendampingi Menteri Kebudayaan Arab Saudi Pangeran Bader meninjau Museum Nasional dan Ga...

news | 13:30 WIB

Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KazanForum dan INNOPROM 2026 di Rusi...

news | 12:28 WIB

Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana lyse. Bahas penguatan kerja sama bilateral ...

news | 11:15 WIB

Wakil PM Spanyol Yolanda Diaz sebut komentar Donald Trump soal Paus Leo XIV sebagai kesalahan sejarah yang tidak menghor...

news | 10:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengunggah ucapan selamat ulang tahun ke-67 untuk Titiek Soeharto dari Paris. Simak doa dan pe...

news | 09:00 WIB

Presiden AS Donald Trump optimistis perundingan dengan Iran berlanjut dalam dua hari. Meski sempat ragu soal lokasi di P...

news | 08:15 WIB

Jaksa Agung Muda mengingatkan direksi BUMN agar tidak hanya mengandalkan Business Judgment Rule (BJR) di era KUHP baru y...

news | 07:15 WIB

Ketua Satgas PRR Tito Karnavian dan Mensos Saifullah Yusuf memastikan penyaluran bantuan pascabencana Sumatera tepat sas...

news | 06:00 WIB