Investasi Rp3 Triliun, Pemerintah Bangun Proyek PSEL di Makassar untuk Olah Sampah Aglomerasi

Pemerintah pusat investasikan Rp3 triliun untuk pembangunan PSEL di TPA Tamangapa Makassar. Proyek aglomerasi ini bakal olah 1.000 ton sampah per hari menjadi listrik.

Elara | MataMata.com
Senin, 06 April 2026 | 14:00 WIB
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai bertemu Menteri Lingkungan Hidup di Makassar, beberapa waktu lalu. ANTARA/Nur Suhra Wardyah

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai bertemu Menteri Lingkungan Hidup di Makassar, beberapa waktu lalu. ANTARA/Nur Suhra Wardyah

Matamata.com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengucurkan investasi sebesar Rp3 triliun untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek strategis ini akan dipusatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa pendanaan proyek ini akan dikelola melalui skema sinergi antara pemenang tender dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Nilai investasinya kurang lebih Rp3 triliun yang akan didukung oleh pemenang tender bersama dengan Danantara," ungkap Munafri di Makassar, Senin (6/4/2026).

Proyek PSEL ini dirancang sebagai solusi aglomerasi untuk menangani peningkatan volume sampah di tiga wilayah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros. Dengan teknologi terbarukan, fasilitas ini mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari.

Rinciannya, PSEL akan menyerap 800 ton sampah dari Makassar, 150 ton dari Gowa, dan 50 ton dari Maros setiap harinya. Proses konversi energi ini diproyeksikan menghasilkan daya listrik sekitar 20 hingga 25 Megawatt (MW).

"Program ini dirancang agar persoalan sampah tidak diselesaikan secara parsial, melainkan melalui kerja sama antar-wilayah (Mamminasata)," tambah Munafri.

Pemkot Makassar sendiri telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di kawasan TPA Tamangapa. Dari luasan tersebut, tujuh hektare akan dialokasikan khusus untuk tapak fasilitas PSEL. Pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan efisiensi bahan baku, mengingat 20-25 persen timbunan sampah lama di TPA tersebut masih layak olah.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pengadaan PSEL kini berada di bawah kendali langsung Danantara. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas keuangan proyek, terutama terkait adanya subsidi pembelian listrik sebesar 20 persen untuk seluruh PSEL di Indonesia.

"Semua di bawah kendali Danantara untuk menjaga keuangannya secara nasional, jadi tidak ada yang dikelola murni oleh swasta," jelas Hanif.

Selain aspek teknologi, Menteri Hanif juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat melalui program nasional pemilahan sampah yang akan dimulai tahun ini. Menurutnya, pemilahan dari sumber atau rumah tangga adalah kunci keberhasilan hilirisasi sampah.

Baca Juga: Menko PMK: Kebijakan NTA Penting untuk Jamin Kesejahteraan Generasi Sandwich

"Pilah sampah itu wajib. Tahun ini kita gelar program nasional. Sederhana, tapi harus dimulai dari kebiasaan di tingkat rumah tangga," tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau NTT Mart di Kupang untuk mendorong hilirisasi produk lokal seperti kopi, tenun, d...

news | 11:00 WIB

Wamendiktisaintek Stella Christie ungkap penyebab energi panas bumi di Indonesia belum optimal. Harga listrik geothermal...

news | 10:14 WIB

Aktor internasional Don Lee sampaikan terima kasih kepada Wagub Rano Karno atas dukungan Pemprov DKI Jakarta selama syut...

news | 09:15 WIB

Menteri Pertanian Amran Sulaiman siapkan 3,5 juta ton CPO untuk mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. Simak dampak ekonomi da...

news | 08:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari Danantara untuk menekan biaya subsidi bunga KUR sebesar...

news | 07:15 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal memutar uang hingga Rp300 triliun di desa d...

news | 06:30 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjamin harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026 meski ada konflik Timur Tengah. Sima...

news | 15:15 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas formulasi harga BBM nonsubsidi bersama pengelola SPBU swasta menyusul lonjakan ha...

news | 14:30 WIB

Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya National Transfer Accounts (NTA) untuk menjaga produktivitas dan meringankan be...

news | 13:00 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka mendukung Pawai Paskah GMIT di Kupang masuk agenda wisata rohani nasional untuk perkuat ek...

news | 12:04 WIB