DK PBB Agendakan Voting Resolusi Selat Hormuz, Izinkan Penggunaan Kekuatan Militer

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer untuk menjamin navigasi global.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 03 April 2026 | 12:15 WIB
Arsip - Suasana forum Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Rabu (25/09/2024). /ANTARA/Suwanti.

Arsip - Suasana forum Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Rabu (25/09/2024). /ANTARA/Suwanti.

Matamata.com - Dewan Keamanan (DK) PBB dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara terkait resolusi pengamanan Selat Hormuz paling cepat pada Jumat, 3 April 2026. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan di jalur logistik energi global tersebut.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, mengungkapkan bahwa rancangan resolusi tersebut memberikan wewenang kepada negara-negara anggota untuk menggunakan segala cara pertahanan yang diperlukan.

"Resolusi ini akan memberi wewenang untuk menggunakan semua cara pertahanan yang diperlukan dan sesuai keadaan di Selat Hormuz serta perairan sekitarnya, termasuk wilayah perairan negara pesisir yang berbatasan langsung," ujar Al Zayani dalam pertemuan DK PBB, Kamis (2/4/2026).

Upaya ini bertujuan untuk mengamankan jalur transit internasional dan mencegah segala bentuk penghalangan atau gangguan navigasi di Selat Hormuz. Selain itu, poin krusial dalam resolusi tersebut adalah tuntutan tegas agar Iran segera menghentikan seluruh serangan terhadap kapal dagang dan komersial.

"Kami berharap ada posisi yang bersatu dari Dewan yang terhormat ini dalam pemungutan suara besok," tambah Al Zayani, sembari menegaskan bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan hukum internasional.

Meski demikian, terdapat ketidakpastian mengenai jadwal pasti pemungutan suara. Berdasarkan jadwal kerja resmi Dewan Keamanan, hingga saat ini belum tercatat adanya pertemuan formal yang direncanakan untuk hari Jumat.

Situasi di Timur Tengah memanas sejak 28 Februari lalu, setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah titik di Iran, termasuk Teheran, yang memicu korban jiwa dari pihak sipil. Iran membalas dengan menyerang fasilitas militer AS dan wilayah Israel sebagai klaim pertahanan diri.

Konflik ini memicu blokade de facto di Selat Hormuz. Sebagai jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) dari Teluk Persia ke pasar dunia, tersumbatnya jalur ini telah menyebabkan lonjakan harga energi global secara signifikan. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB