Selat Hormuz Ditutup, GCC Desak PBB Jamin Navigasi Maritim Internasional

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan harga energi global.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 03 April 2026 | 07:00 WIB
Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) Jasem Albudaiwi. (ANTARA/Anadolu/py)

Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) Jasem Albudaiwi. (ANTARA/Anadolu/py)

Matamata.com - Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Mohammed Al-Budaiwi, mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera mengambil langkah nyata dalam melindungi jalur maritim internasional. Desakan ini muncul menyusul lumpuhnya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz akibat ketegangan geopolitik yang meningkat.

"Kami menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memikul tanggung jawab penuh dan melakukan semua langkah yang diperlukan guna melindungi jalur maritim serta memastikan keberlanjutan navigasi internasional yang aman," tegas Al-Budaiwi dalam pertemuan DK PBB, Kamis (2/4/2026) waktu setempat.

Selain isu navigasi, Al-Budaiwi juga menuntut agar negara-negara Teluk dilibatkan secara aktif dalam setiap diskusi atau perjanjian diplomatik dengan Iran. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat stabilitas regional dan mencegah eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

Krisis di Selat Hormuz merupakan buntut dari serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Sebagai bentuk balasan, Iran kini memperketat kendali dan memblokade jalur utama pengiriman minyak serta gas dunia tersebut.

Penutupan jalur vital ini mulai berdampak signifikan terhadap produksi dan ekspor energi dari negara-negara Teluk. Secara global, pasar mulai bereaksi dengan kenaikan harga energi yang tajam, mengingat Selat Hormuz adalah urat nadi distribusi minyak dunia ke pasar internasional. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB