Mentan Amran: Hilirisasi Kunci Indonesia Jadi Negara Kuat dan Mandiri Energi

Mentan Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi komoditas seperti kelapa dan sawit adalah kunci Indonesia menjadi negara kuat dan mandiri energi. Simak selengkapnya.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 28 Maret 2026 | 13:00 WIB
Arsip foto - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. ANTARA/Harianto

Arsip foto - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. ANTARA/Harianto

Matamata.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi sektor pertanian merupakan kunci utama bagi Indonesia untuk menjadi negara kuat. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga mendorong kemandirian energi dan menjaga ketahanan pangan di tengah dinamika global.

Amran menekankan bahwa Indonesia harus berani menghentikan ekspor bahan mentah dan mulai fokus pada proses pengolahan di dalam negeri agar nilai tambah komoditas dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat.

"Hilirisasi adalah kunci utama. Kita tidak boleh lagi mengirim bahan mentah ke luar negeri. Nilai tambah tertinggi itu ada di hilir, bukan di hulu," ujar Mentan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/3).

Ia mencontohkan komoditas kelapa yang mana Indonesia merupakan produsen nomor satu dunia. Jika kelapa diolah menjadi virgin coconut oil, santan, hingga air kelapa kemasan, nilainya bisa melonjak puluhan hingga ratusan kali lipat.

"Air kelapa saja sekarang dijual mahal di luar negeri karena kemasannya bagus, padahal bahan bakunya dari kita," tuturnya.

Selain kelapa, Mentan menyoroti komoditas gambir yang 80 persen pasokannya dikuasai Indonesia, serta kelapa sawit (CPO) yang menguasai lebih dari 60 persen pasar dunia. Jika CPO diolah menjadi produk turunan seperti margarin dan kosmetik, dunia akan sangat bergantung pada Indonesia.

Kerja keras pemerintah dalam menekan impor beras hingga 7 juta ton (setara Rp100 triliun) diklaim telah berdampak pada penurunan harga pangan global. Harga beras dunia yang sempat menyentuh 660 dolar AS per ton, kini turun menjadi 340 dolar AS per ton atau merosot sekitar 44 persen.

Keberhasilan ini membuahkan penghargaan ketahanan pangan dari FAO selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Hal ini pun memicu minat negara-negara seperti Jepang, Kanada, Chile, dan Belarus untuk belajar dari sistem pangan Indonesia.

Mentan memastikan pemerintah akan terus melanjutkan program swasembada pangan dan energi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, meski tantangan dari pihak yang tidak senang dengan kemandirian Indonesia tetap ada.

"Negara bisa runtuh kalau krisis pangan. Makanya Presiden sangat visioner dengan mendorong swasembada pangan dan energi dari awal. Kita akan jadikan Indonesia besar melalui sektor ini," pungkas Amran. (Antara)

Baca Juga: KPK Larang Penggunaan Kendaraan Dinas untuk Mudik 2026: Itu Benturan Kepentingan!

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB