DPR Ingatkan Kemensos: Verifikasi Bansos Harus Matang, Jangan Sampai Dana Mengendap di Bank

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengingatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) secara matang. Langkah ini krusial agar penyaluran bantuan tepat sasaran, terutama di tengah tekanan inflasi

Elara | MataMata.com
Jum'at, 27 Maret 2026 | 09:30 WIB
Ilustrasi: Petugas melakukan verifikasi data warga penerima manfaat saat penyaluran bantuan sosial pangan beras dan minyak goreng di Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.

Ilustrasi: Petugas melakukan verifikasi data warga penerima manfaat saat penyaluran bantuan sosial pangan beras dan minyak goreng di Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.

Matamata.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengingatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) secara matang. Langkah ini krusial agar penyaluran bantuan tepat sasaran, terutama di tengah tekanan inflasi yang mengancam daya beli masyarakat.

"Pemberian bansos di tengah inflasi bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, verifikasinya harus matang dan tidak berbelit. Jangan sampai penerimanya itu-itu saja, bahkan di sisi lain menjadi dana mengendap di bank," ujar Selly dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (27/3).

Selly menegaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data tidak boleh dipisahkan dari alur penyaluran. Menurutnya, pemisahan kedua proses tersebut seringkali memicu salah sasaran dan hambatan dalam pencairan dana.

Ia mendesak agar Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) serta tenaga pendamping diberikan otoritas penuh untuk memverifikasi data sebelum daftar penerima manfaat diserahkan ke Bank Himbara.

"Kemensos tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus memastikan bantuan diterima masyarakat secara utuh tanpa penyimpangan," tegasnya.

Selain penguatan internal Kemensos, Selly menyoroti pentingnya peran tenaga pendamping di lapangan dalam fungsi pengawasan. Ia menilai penyaluran bansos harus menyentuh masyarakat yang benar-benar terdampak ekonomi, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.

Selly juga mewaspadai potensi masalah klasik, seperti data penerima yang berulang atau dana bantuan yang tertahan di rekening akibat kendala birokrasi. Sebagai solusi, ia mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembaruan data agar lebih transparan dan akuntabel.

"Ruang partisipasi masyarakat harus dibuka lebar agar data bansos lebih akurat. Bansos bukan hanya soal disalurkan, tapi harus dipastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan diterima tanpa hambatan," pungkas Selly.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan rencana penyaluran bansos tambahan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi saat ini. (Antara)

Baca Juga: Hana Saraswati Merasa Sensitif di Film Horor 'Aku Harus Mati'

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB