Gus Yahya: Presiden Prabowo Punya Posisi Strategis Mediasi Konflik Timur Tengah

Gus Yahya dan Nusron Wahid beberkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendamaikan konflik Timur Tengah melalui jalur mediasi internasional.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 06 Maret 2026 | 10:00 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan keterangan saat menghadiri undangan iftar Ramadhan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan keterangan saat menghadiri undangan iftar Ramadhan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

Matamata.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen nyata dalam mengupayakan perdamaian di Timur Tengah. Komitmen ini dinilai strategis mengingat posisi Indonesia yang diterima oleh berbagai pihak yang bertikai.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yahya usai menghadiri silaturahmi Presiden Prabowo bersama para kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam.

"Presiden menegaskan komitmennya untuk melakukan apa saja demi berkontribusi membantu perdamaian. Penyelesaian konflik di Timur Tengah saat ini terkait langsung dengan kepentingan domestik kita sendiri," ujar Gus Yahya di Jakarta.

Gus Yahya menekankan bahwa Indonesia memiliki peluang besar sebagai mediator komunikasi. Menurutnya, kepemimpinan Prabowo diakui secara internasional, sehingga memudahkan ruang dialog di tengah tensi kawasan yang memanas.

"Alhamdulillah, Presiden Prabowo adalah aktor yang diterima oleh semua pihak. Ini modal besar untuk menjadi mediator komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik," imbuhnya.

Senada dengan Gus Yahya, Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo tengah mendorong dialog konkret, termasuk membuka komunikasi dengan Iran.

"Bapak Presiden menginginkan adanya pertemuan dengan Iran untuk mediasi. Langkah ini mendapat dukungan dari beberapa negara Timur Tengah dan negara Islam lainnya, termasuk Pakistan dan Uni Emirat Arab (UEA)," kata Nusron.

Nusron menambahkan, Presiden Prabowo bersama para pemimpin yang tergabung dalam kelompok negara-negara tertentu memiliki misi seragam: mencegah perang meluas di kawasan Teluk.

"Intinya, Presiden ingin memastikan perdamaian terjaga. Jangan sampai perang berlarut-larut, terutama yang melibatkan Iran maupun stabilitas di kawasan Teluk," pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: Menaker Tegaskan THR 2026 Wajib Dibayar Penuh, Posko Aduan Mulai Beroperasi

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB