Dampak Perang Iran-Israel: Kemenhaj Minta Relaksasi Tiket Garuda dan Hotel Saudi untuk Jemaah Umrah

Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak upayakan relaksasi hotel di Arab Saudi dan tiket murah Garuda Indonesia bagi jemaah umrah terdampak konflik Iran-Israel.

Elara | MataMata.com
Rabu, 04 Maret 2026 | 12:00 WIB
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. ANTARA/HO-MCH 2026

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. ANTARA/HO-MCH 2026

Matamata.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat menangani dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap jemaah umrah asal Indonesia.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintah akan segera berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait relaksasi kebijakan perhotelan.

Langkah ini diambil menyusul banyaknya jemaah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang merugi akibat gangguan jadwal penerbangan.

“Kami akan bicara dengan pemerintah otoritas Saudi Arabia terkait perhotelan. Karena hotel di bawah pengawasan kementerian di sana, terutama Kementerian Pariwisata, kami harap ada keringanan yang bisa diperoleh teman-teman PPIU atau travel,” ujar Dahnil saat dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Eskalasi bersenjata di kawasan tersebut menyebabkan penutupan ruang udara di beberapa negara transit, yang berujung pada ketidakpastian nasib jemaah, baik yang belum berangkat maupun yang sudah berada di Tanah Suci.

Dahnil mengakui bahwa pihak travel mengalami kerugian besar karena pemesanan hotel dan tiket pesawat dilakukan jauh-jauh hari, sementara kondisi di lapangan saat ini sulit diprediksi.

Relaksasi Tiket Garuda Indonesia Selain urusan akomodasi di Saudi, Kemenhaj juga menyoroti kendala pemulangan jemaah. Meski maskapai asing menyediakan opsi pengembalian dana (refund), jemaah kesulitan mencari penerbangan pengganti karena harga tiket maskapai direct (langsung) yang melambung tinggi.

Menyikapi hal itu, Dahnil telah menjalin komunikasi dengan Direktur Utama Garuda Indonesia untuk memberikan kebijakan harga khusus bagi jemaah yang terdampak.

“Saya sampaikan ke Direktur Utama Garuda supaya bisa menyediakan pengangkutan pengganti untuk jemaah umrah kita yang melakukan refund dari maskapai asing. Mereka akhirnya beli tiket Garuda untuk kembali, tapi harganya harus lebih ekonomis,” tegas Dahnil.

Saat ini, penerbangan langsung ke Indonesia masih dilayani oleh Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines. Namun, pemerintah terus berupaya agar biaya pemulangan tidak semakin memberatkan jemaah dan penyelenggara travel di tengah situasi darurat ini. (Antara)

Baca Juga: Konflik Iran-Israel Memanas: Prabowo Subianto Telepon Pemimpin Teluk dan Tunggu Jadwal MBS

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB