KPAI Desak DPR Segera Bahas RUU Pengasuhan Anak, Soroti 25 Kasus Filisida Sepanjang 2025

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong DPR RI untuk segera memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengasuhan Anak. Desakan ini menyusul kasus tragis tewasnya NS (12), seorang anak di Sukabumi, Jawa Barat, yang d

Elara | MataMata.com
Jum'at, 27 Februari 2026 | 16:03 WIB
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra (kedua kiri) pada jumpa pers usai mendampingi Lisna, ibu kandung NS, anak laki-laki yang diduga tewas dianiaya oleh ibu tirinya, mengajukan perlindungan ke Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta Timur, Jumat (27/2/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra (kedua kiri) pada jumpa pers usai mendampingi Lisna, ibu kandung NS, anak laki-laki yang diduga tewas dianiaya oleh ibu tirinya, mengajukan perlindungan ke Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta Timur, Jumat (27/2/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya

Matamata.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong DPR RI untuk segera memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengasuhan Anak. Desakan ini menyusul kasus tragis tewasnya NS (12), seorang anak di Sukabumi, Jawa Barat, yang diduga dianiaya hingga tewas oleh ibu tirinya.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa regulasi ini sangat mendesak agar penanganan masalah anak tidak selalu bersifat reaktif. "Kami terus mengingatkan agar RUU Pengasuhan segera dibahas DPR.

Jangan sampai kita terlambat, sudah terjadi baru kita bergerak," ujar Jasra dalam jumpa pers di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Jumat (27/2).

Kasus NS menjadi pemantik diskusi publik setelah bocah malang tersebut ditemukan meninggal dengan luka lebam dan luka bakar saat sedang libur pesantren di kediamannya, Jampang Kulon. Polres Sukabumi telah menetapkan ibu tiri korban, Teni Ridha Shi (47), sebagai tersangka.

Fenomena Gunung Es KPAI mencatat kasus pembunuhan anak oleh orang terdekat atau filisida telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2025, tercatat ada sedikitnya 25 kasus filisida yang dilaporkan ke KPAI.

"Saya kira ini adalah fenomena gunung es yang harus menjadi kewaspadaan kita. Betapa orang terdekat ternyata tidak menjamin keamanan bagi anak-anak kita," tutur Jasra.

Sebagai langkah jangka pendek, KPAI meminta kepolisian menerapkan pasal berlapis terhadap pelaku. Mengingat pelaku adalah orang terdekat korban, KPAI mendorong adanya pemberatan hukuman sepertiga dari ancaman pidana dasar guna memberikan rasa keadilan.

Teror terhadap Ibu Kandung Selain masalah regulasi, KPAI mendampingi Lisna, ibu kandung NS, untuk mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Lisna dilaporkan mengalami serangkaian teror melalui pesan singkat dan telepon setelah ia bersuara terkait kematian anaknya dan melaporkan mantan suaminya atas dugaan penelantaran.

Peneror mendesak Lisna agar diam dan tidak mencampuri penyidikan. KPAI menegaskan perlindungan terhadap Lisna krusial agar kasus ini bisa terungkap secara terang benderang.

Baca Juga: Gus Ipul Janji Sisir 'Manusia Tak Terlihat', Respons Dugaan Kekerasan di Panti Disabilitas Mental

"Perlindungan ini penting untuk mengungkap siapa saja pelakunya, apakah memang hanya ibu tiri atau ada pihak lain yang terlibat," pungkas Jasra. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB