Presiden Pezeshkian: Pembicaraan Iran-AS Langkah Maju Menuju Solusi Damai

Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebut dialog dengan AS langkah maju menuju damai, namun tegaskan program rudal Iran tetap harga mati dan tak bisa dinegosiasikan.

Elara | MataMata.com
Senin, 09 Februari 2026 | 10:15 WIB
Ilustrasi konflik Iran vs Amerika Serikat. (ANTARA/Anadolu/p)

Ilustrasi konflik Iran vs Amerika Serikat. (ANTARA/Anadolu/p)

Matamata.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut dimulainya kembali pembicaraan antara negaranya dengan Amerika Serikat (AS) sebagai "langkah maju" menuju solusi damai. Dialog yang didukung oleh negara-negara kawasan ini menjadi babak baru diplomasi kedua negara di tengah ketegangan yang sempat meningkat.

"Dialog selalu menjadi strategi kami untuk mencapai solusi damai," tulis Pezeshkian melalui akun media sosial X miliknya, Minggu (8/2).

Pezeshkian menekankan bahwa pendekatan Iran terkait isu nuklir tetap berpegang teguh pada hak-hak yang dijamin dalam Perjanjian Non-Proliferasi (NPT). Ia juga mengirimkan pesan diplomasi yang tegas kepada Washington. "Kami menanggapi rasa hormat dengan rasa hormat, tetapi kami tidak menerima bahasa kekerasan," tambahnya.

Iran dan AS diketahui melanjutkan diplomasi nuklir secara tidak langsung pada Jumat (6/2). Momentum ini terjadi setelah berminggu-minggu kedua negara terjebak dalam ketegangan tinggi, yang dipicu oleh ancaman tindakan militer dari Presiden AS Donald Trump.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menggambarkan pertemuan awal tersebut sebagai "awal yang baik." Menurutnya, proses diplomasi ini sangat berpotensi berlanjut jika kedua belah pihak mampu mengatasi suasana ketidakpercayaan yang selama ini membeku. Keduanya telah sepakat untuk melanjutkan proses komunikasi di Muscat, Oman.

Meski menunjukkan sikap terbuka pada isu nuklir, Araghchi menegaskan adanya batasan yang tidak bisa diganggu gugat oleh pihak Barat. Ia menyatakan bahwa program rudal Iran tidak akan pernah masuk dalam meja perundingan, baik sekarang maupun di masa depan.

"Program rudal kami terkait dengan urusan pertahanan nasional dan itu tidak dapat dirundingkan," tegas Araghchi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB