Pemerintah Sebut Danantara dan AS Jajaki Kerja Sama Akses Mineral Kritis

matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah memulai pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat (AS) mengenai akses terhadap mineral kritis (critical mineral). Pembahasan ini merupakan bagian dari negosiasi tarif nol persen untuk sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) Indonesia.

Airlangga menjelaskan bahwa peran Danantara dalam konteks ini adalah melalui skema business to business (B2B). Danantara bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani kerja sama langsung antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan AS yang berminat melakukan investasi.

"Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspornya di Amerika, dan juga ada beberapa perusahaan Amerika yang sudah berbicara dengan perusahaan critical mineral di Indonesia. Jadi itu akses terhadap critical mineral yang disediakan oleh pemerintah," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/12).

Lebih lanjut, Airlangga menyebut keterlibatan AS di sektor mineral kritis Indonesia sudah berlangsung lama. Ia mencontohkan investasi Freeport-McMoRan di komoditas tembaga sejak 1967 dan PT Vale Indonesia Tbk di sektor nikel sejak 1970-an. Selain kedua komoditas tersebut, mineral lain yang menjadi perhatian AS meliputi bauksit hingga logam tanah jarang (rare earth).

Terkait logam tanah jarang, Airlangga menyebutkan saat ini masih dalam tahap pengembangan. " Rare earth kita juga masih dalam proses. Itu by product dari Timah," jelasnya.

Airlangga mengakui kebutuhan AS terhadap mineral kritis sangat tinggi untuk sektor strategis, seperti industri otomotif, pesawat terbang, hingga peralatan militer. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan kesepakatan Perjanjian Tarif Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) dapat ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada akhir Januari 2026.

Saat ini, negosiasi telah memasuki tahap penyusunan draf hukum (legal drafting). Tim teknis kedua negara dijadwalkan bertemu pada minggu kedua Januari 2026 untuk melakukan penyelarasan dokumen.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Perwakilan Dagang AS (USTR), pemerintah mengeklaim AS telah membuka peluang pengecualian tarif bagi produk unggulan Indonesia lainnya seperti minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao. Ke depan, cakupan tarif nol persen ini diharapkan dapat terus diperluas. (Antara)