Menko Muhaimin Imbau Warga Tak Tergiur Tawaran Kerja Ilegal ke Kamboja

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke Kamboja. Ia menegaskan, negara tersebut bukan merupakan tujuan resmi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Elara | MataMata.com
Selasa, 28 Oktober 2025 | 10:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar rapat dengan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Senin (27/10/2025). ANTARA/HO-Kemenko PM

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar rapat dengan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Senin (27/10/2025). ANTARA/HO-Kemenko PM

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke Kamboja. Ia menegaskan, negara tersebut bukan merupakan tujuan resmi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kita terus mengampanyekan dan menyosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman bagi pekerja migran Indonesia,” kata Muhaimin di Jakarta, Senin (27/10).

Muhaimin menegaskan, setiap tawaran kerja yang menjanjikan penempatan di Kamboja dapat dipastikan bersifat ilegal. Hingga kini, Kamboja belum memiliki kerja sama resmi dengan Indonesia yang menjamin keselamatan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran.

Menurut dia, pemerintah melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah berulang kali menerbitkan peringatan agar calon pekerja migran tidak memilih Kamboja sebagai negara tujuan kerja.

Meski demikian, bagi PMI yang telah terlanjur bekerja di Kamboja, pemerintah memastikan tetap memberikan perlindungan, termasuk melalui koordinasi antara BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.

“Kalau sudah terlanjur di sana, maka harus ada upaya perlindungan sistematis yang dilakukan oleh BP2MI dan seluruh lintas sektor,” ujar Muhaimin.

Ia juga memastikan, KBRI Kamboja selalu membuka akses komunikasi dan layanan bagi PMI yang menghadapi masalah di negara tersebut.

Muhaimin mengimbau calon PMI agar memastikan keberangkatan kerja dilakukan melalui jalur resmi dan terverifikasi oleh BP2MI untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap menargetkan calon pekerja migran di kawasan Asia Tenggara. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Film debut dari Uwais Pictures ini hadir untuk merevolusi genre laga Indonesia, menggabungkan intensitas aksi yang mengg...

news | 19:47 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi peredaran narkoba d...

news | 17:15 WIB

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyiapkan lahan seluas satu juta hektare untuk mendukung kebijakan pemerintah ...

news | 16:03 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton dengan nilai mencapa...

news | 15:15 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan telah menurunkan tim untuk memverifikasi fakta...

news | 14:15 WIB

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan sistem pembagian kuota haji 1447 Hijriah/2026 Masehi dilaksanakan secar...

news | 13:00 WIB

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna ...

news | 11:30 WIB

Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dilaporkan akan naik kelas ke Moto3 musim 2026 bersama Honda Team Asia, menur...

news | 10:30 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang Indonesia yang mencapai Rp9.138,05 triliun atau setara 39,...

news | 09:15 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan tidak ada pemotongan anggaran per porsi dalam program Makan ...

news | 08:30 WIB