Puan Desak Pembaruan MoU Penempatan PMI di Korsel yang Tertunda
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong percepatan pembahasan pembaruan nota kesepahaman (MoU) terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan yang hingga kini belum diperpanjang.
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Utusan Khusus Presiden Korea Selatan Cho Jeong-sik di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (12/8/2025). ANTARA/HO-DPR.
Matamata.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong percepatan pembahasan pembaruan nota kesepahaman (MoU) terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan yang hingga kini belum diperpanjang.
Hal itu disampaikan Puan saat menerima kunjungan para Utusan Khusus Presiden Korea Selatan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (12/8).
Ia menjelaskan, perpanjangan MoU Employment Permit System (EPS) antara Indonesia dan Korea Selatan tertunda karena belum tercapai kesepakatan terkait elemen perlindungan bagi pekerja sektor perikanan.
"PMI di Korea adalah para pekerja yang memiliki semangat tinggi untuk bekerja dan produktif. Sehingga mereka tentu akan berkontribusi positif bagi ekonomi Korea," ujar Puan.
Puan mengharapkan dukungan Majelis Nasional Korea Selatan agar PMI Indonesia mendapatkan perlindungan optimal, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban selama bekerja di negara tersebut.
Selain soal perlindungan tenaga kerja, Puan juga mendorong penguatan hubungan antar masyarakat (people to people contact) melalui peningkatan kerja sama pendidikan, pertukaran pelajar, pertukaran pengajar, hingga penelitian bersama.
"Tentunya akan sangat dihargai jika lebih banyak beasiswa bagi mahasiswa/pelajar Indonesia yang akan belajar ke Korea," katanya.
Puan menambahkan, sektor pariwisata dan pertukaran budaya juga penting untuk terus ditingkatkan sebagai sarana mempererat hubungan dan saling mengenalkan budaya kedua negara.
"Saya percaya diskusi singkat kita ini dapat berguna untuk saling mengetahui perkembangan terkini hubungan bilateral kedua negara," ucapnya. (Antara)
Baca Juga: Mensesneg Minta Maaf atas Potensi Kemacetan akibat Gladi HUT RI ke-80 di Istana Merdeka
- Share link:
Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal, mendorong masyarakat luas untuk memberikan masukan dalam proses revisi Und...
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah memusatkan agenda besar pada 2026 untuk mewujudkan swasemb...
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyataka...
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan menggalang dana untuk membantu ko...
Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa bencana yang terjadi di A...
Salah satu korban kebakaran Ruko Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang terjadi pada Selasa siang, diketahui seda...
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memberi izin pemanfaatan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatera sebagai material dar...
Kementerian Sosial (Kemensos) mengoperasikan 39 dapur umum di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan total belanj...
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya...
