Amran Sulaiman Tegaskan Pengawasan Ketat Rp150 Triliun Subsidi Pangan: "Harga Harus Dipantau Real Time"

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa dana subsidi pangan senilai Rp150 triliun akan diawasi secara ketat dan real time guna menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga bag

Elara | MataMata.com
Selasa, 14 Oktober 2025 | 08:30 WIB
Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) memberi keterangan kepada awak media seusai serah terima jabatan Kepala Bapanas di Jakarta, Senin (13/12/2025). ANTARA/Harianto

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) memberi keterangan kepada awak media seusai serah terima jabatan Kepala Bapanas di Jakarta, Senin (13/12/2025). ANTARA/Harianto

Matamata.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa dana subsidi pangan senilai Rp150 triliun akan diawasi secara ketat dan real time guna menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Amran usai melakukan serah terima jabatan dari Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin (14/10). Usai pelantikan, ia langsung memimpin rapat perdana untuk mengenal jajaran pejabat di lingkungan Bapanas dan membahas strategi pengendalian harga pangan strategis.

Dalam rapat tersebut, Amran menekankan pentingnya pemantauan harga harian secara langsung agar setiap perubahan harga di pasar dapat segera direspons dengan kebijakan yang tepat.

“Permasalahan-permasalahan apa yang harus ditindaklanjuti secepat-cepatnya. Satu adalah harga pangan strategis. Ini harus dipantau real time. Tiap hari kami minta dipantau terus-menerus. Terus diawasi, khususnya pangan yang disubsidi pemerintah, Rp150 triliun subsidi pemerintah,” ujar Amran.

Amran menjelaskan, pengawasan terhadap pangan bersubsidi perlu dilakukan secara menyeluruh karena dana besar tersebut menyangkut kepentingan petani dan masyarakat luas. Ia juga menegaskan pentingnya intervensi pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bagi petani dan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi konsumen.

“Itu kita wajib intervensi karena kita harus jaga petani dengan HPP, jaga konsumen dengan HET, mutlak. Semua beras yang disubsidi pemerintah itu harus diintervensi, harus diawasi,” tegasnya.

Amran optimistis langkah pengawasan lintas lembaga akan berjalan efektif karena didukung oleh tim yang telah lama bekerja dengannya dan memahami sistem kerja cepat serta terukur.

“Mereka ini bukan tim baru, ini dari dulu saya sama-sama semua. Dia sudah ngerti cara kerja kita. Jadi, insyaallah kami yakin ke depan lebih baik,” katanya.

Salah satu bentuk intervensi yang tengah berjalan adalah program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog. Hingga 13 Oktober 2025, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 463,5 ribu ton. (Antara)

Baca Juga: Penuh Tantangan! Michelle Ziudith Datangi Gereja, Demi Dalami Peran di Film 'Jangan Panggil Mama Kafir'

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Ratusan orang yang terdiri dari gabungan masyarakat, mahasiswa, dan karang taruna menggelar aksi unjuk rasa di Alun-alun...

news | 17:45 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan seluruh sekolah di Indonesia agar penegakan disiplin terh...

news | 16:30 WIB

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick...

news | 15:30 WIB

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan ayam ras di seluruh Indonesia dalam kondisi aman dan mencukupi ...

news | 14:15 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dig...

news | 13:00 WIB

Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Nusa Tenggara Barat (NTB), Irpan Suriadiata, menyesalkan tayangan pr...

news | 11:45 WIB

Ekonomi digital di Indonesia udah jalan jauh, tapi masih butuh waktu biar semua bisa ikut....

news | 11:22 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dengan memerintahkan TNI untuk mengawal Kejaksaa...

news | 10:45 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memperketat penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pel...

news | 09:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, atas pidat...

news | 08:15 WIB