100 Ribu Personel TNI Siap Meriahkan HUT ke-80 di Monas

matamata.com - Sebanyak 100 ribu personel TNI akan dikerahkan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 5 Oktober 2025 mendatang.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Brigjen TNI Freddy Ardianzah mengatakan jumlah personel tersebut berasal dari prajurit TNI bersama masyarakat yang tergabung dalam Komponen Cadangan dan Pendukung.

"Direncanakan melibatkan personel TNI dan masyarakat yang tergabung dalam Komponen Cadangan dan Pendukung dengan jumlah sekitar 100 ribuan, yang masih dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan dan gelar pasukan," kata Freddy saat dikonfirmasi Antara, Selasa (16/9).

Dalam perayaan tersebut, personel TNI akan menampilkan simulasi tempur, defile alat utama sistem senjata (alutsista), serta menjaga pengamanan di sekitar kawasan Monas.

Freddy menjelaskan, pasukan yang dikerahkan berasal dari tiga matra, yakni TNI AD, AL, dan AU. Setiap pasukan elit akan menunjukkan kemampuan tempur di kawasan Silang Monas, sekaligus memperagakan alutsista andalan mereka, mulai dari kavaleri, artileri, hingga pesawat tempur.

Ia menambahkan, persiapan teknis saat ini sudah memasuki tahap koordinasi lintas bidang, termasuk dengan pemerintah daerah terkait penggunaan area Monas.

"Saat persiapan sudah pada tahap perencanaan dan persiapan para koordinator per bidang, termasuk koordinasi juga dengan pemerintah daerah terkait penggunaan Silang Monas," jelas Freddy.

Rangkaian kegiatan HUT TNI ke-80 sebenarnya telah dimulai sejak Agustus 2025 melalui perlombaan olahraga di seluruh Indonesia. Selanjutnya, TNI juga menggelar pameran pada 21–22 September 2025 yang mencakup bakti kesehatan, pembagian sembako, pameran alutsista, hingga gelar UMKM.

Tak berhenti di situ, perayaan juga diramaikan dengan perkemahan Sabtu-Minggu siswa di sejumlah sekolah, sailing pass TNI AL, ziarah, hingga puncak acara pada 5 Oktober 2025 mendatang. (Antara)

Baca Juga: DPR Sambut Usulan Ruang Demonstrasi di Kompleks Parlemen, Tapi Minta Kajian Teknis