KPK Periksa Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Terkait Kasus Suap DJKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan DPP PDI Perjuangan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YAD), sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jendera

Elara | MataMata.com
Senin, 15 September 2025 | 12:27 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/9/2025). ANTARA/Rio Feisal/am.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/9/2025). ANTARA/Rio Feisal/am.

Matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan DPP PDI Perjuangan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YAD), sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama YAD, Wasekjen Bidang Kesekretariatan DPP PDIP,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain Yoseph, KPK turut memanggil dua saksi lain, yakni Linawati (LI), staf di Koordinator Pengadaan Transportasi Darat dan Kereta Kemenhub, serta Zulfikar Tantowi (ZT), Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Biro LPPBMN Kemenhub.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Dari OTT tersebut, KPK telah menetapkan 10 tersangka dan langsung menahan mereka. Hingga November 2024, jumlah tersangka bertambah menjadi 14 orang, termasuk dua korporasi. Pada 12 Agustus 2025, KPK kembali menambah satu tersangka baru, yaitu aparatur sipil negara Kemenhub, Risna Sutriyanto (RS).

Dugaan korupsi itu terkait sejumlah proyek strategis, antara lain pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, proyek jalur kereta di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi jalur kereta di Lampegan Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

Dalam proyek-proyek tersebut, pihak tertentu diduga merekayasa proses administrasi hingga penentuan pemenang tender untuk mengatur pelaksana proyek. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) membantu Indonesia menge...

news | 15:39 WIB

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dikabarkan mengalami sakit punggung setelah memimpin KTT Ke-47 ASEAN di Kuala Lum...

news | 13:15 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyaksikan secara langsung kemenangan Tim Nasional Futsal Indonesia atas Australi...

news | 11:30 WIB

Perum Bulog resmi meluncurkan kemasan baru beras premium Befood Sentra Ramos sebagai upaya memperkuat citra beras nasion...

news | 09:15 WIB

Pelatih tim nasional futsal Indonesia, Hector Souto, mempersembahkan kemenangan timnya atas Australia kepada Muhammad Sy...

news | 07:15 WIB

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menambah perjalanan kereta api pada November 2025 untuk mendukung mobilitas m...

news | 12:30 WIB

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan akan membangun Rumah Budaya Indonesia Syaikh Yusuf di lahan seluas 2...

news | 11:30 WIB

Pemerintah Indonesia menyatakan dukungannya kepada Palestina di sektor pertanian melalui penyediaan lahan investasi selu...

news | 10:30 WIB

Kementerian Pariwisata menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan perwakilan pemerintah pusat dan daerah g...

news | 08:15 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menargetkan pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura...

news | 07:00 WIB