DPR Libatkan Musisi dalam Revisi UU Hak Cipta untuk Atasi Polemik Royalti

DPR Libatkan MusisPimpinan DPR RI bersama Komisi XIII menyepakati keterlibatan penyanyi, pencipta lagu, hingga penyelenggara pertunjukan dalam tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta. Langkah ini diambil guna mencegah polemik berlarut terkait pers

Elara | MataMata.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 16:15 WIB
DPR Libatkan Musisi dalam Revisi UU Hak Cipta untuk Atasi Polemik Royalti

DPR Libatkan Musisi dalam Revisi UU Hak Cipta untuk Atasi Polemik Royalti

matamata.com - DPR Libatkan MusisPimpinan DPR RI bersama Komisi XIII menyepakati keterlibatan penyanyi, pencipta lagu, hingga penyelenggara pertunjukan dalam tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta. Langkah ini diambil guna mencegah polemik berlarut terkait persoalan royalti.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pihak-pihak tersebut merupakan kelompok yang memiliki kepentingan langsung dalam implementasi UU Hak Cipta.

“Karena mereka adalah pelaku yang setiap hari mengalami permasalahan royalti itu,” ujarnya dalam rapat konsultasi bersama pemerintah dan organisasi musisi di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (21/8).

Dasco kemudian menanyakan kesepakatan forum. “Kira-kira begitu. Setuju nggak?” tanyanya, yang langsung dijawab setuju oleh para anggota Komisi XIII DPR RI.

Dengan adanya keterlibatan musisi dan penyelenggara acara, DPR berharap berbagai masukan dapat disampaikan secara langsung dalam proses perumusan revisi UU Hak Cipta.

“Setelah itu, baru kemudian nanti regulasinya bagaimana, nanti dirundingkan sama mereka, termasuk syarat misalnya kalau sekian persen bagaimana gitu, aplikasi mau dipakai bagaimana,” kata Dasco.

Ia menambahkan, nantinya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) akan menjalankan aturan tersebut apabila regulasi sudah mengakomodasi kepentingan pencipta lagu, artis, hingga produser dalam pemenuhan hak-haknya.

Rapat konsultasi tersebut turut menghadirkan sejumlah musisi seperti Ariel Noah hingga Vina Panduwinata. Agenda rapat membahas manajemen royalti serta perlindungan hak cipta karya musik.

Dasco menekankan, sejumlah hal memang perlu disesuaikan dalam UU Hak Cipta. Kementerian Hukum, lanjutnya, sudah berkoordinasi dengan DPR mengenai hal tersebut. Namun, ia menilai penyesuaian saja tidak cukup. “Perkembangan zaman menuntut agar UU Hak Cipta itu direvisi. Selain itu, terdapat juga banyak aspirasi dari masyarakat mengenai perkembangan teknologi yang berkaitan dengan UU Hak Cipta,” jelasnya. (Antara)

Baca Juga: Indonesias Horse Racing Merdeka Cup 2025: Track Cantik Tepi Pantai di Pangandaran Jawa Barat Jadi Tuan Rumah

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) bulan Juni 2026 turun menjadi 83,45 dolar AS per barel. Penurunan dipicu redanya ten...

news | 12:27 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan Sidang Kabinet Paripurna digelar di Istana Negara pada Senin sore untuk mengevaluasi ...

news | 12:22 WIB

Menko Infrastruktur AHY membeberkan empat klaster utama pembangunan Bali yang mencakup pariwisata, konektivitas, lingkun...

news | 12:19 WIB

Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) mendesak pengacara Hotman Paris minta maaf usai sebut wartawan tak punya otak s...

news | 07:30 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman siap mempercepat program peremajaan tebu nasional untuk mencapai target swasembada...

news | 06:15 WIB