6 Kontroversi Nafa Urbach, Dari Isu Obat hingga Bela Tunjangan DPR

Mulai dari isu obat keras, video deepfake, hingga blunder di rapat DPR, setiap langkah Nafa Urbach tak lepas dari perdebatan.

Yohanes Endra | MataMata.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 12:03 WIB
Kontroversi Nafa Urbach. (Instagram/nafaurbach)

Kontroversi Nafa Urbach. (Instagram/nafaurbach)

Matamata.com - Nama Nafa Urbach belakangan kembali jadi sorotan publik.

Bukan karena karya seni atau aktivitas hiburannya, melainkan rangkaian kontroversi yang terus menempel pada dirinya sejak beberapa tahun terakhir.

Mulai dari isu obat keras, video deepfake, hingga blunder di rapat DPR, setiap langkah Nafa seakan tak pernah lepas dari perdebatan.

Terbaru, pernyataannya yang mendukung kenaikan tunjangan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan langsung menuai gelombang kritik dari warganet dan sesama publik figur.

1. Isu Obat Keras (November 2023)

Sorotan pertama muncul ketika Nafa Urbach sempat dikaitkan dengan dugaan keterlibatan dalam peredaran obat keras di kawasan Senopati, Jakarta Selatan.

Dalam klarifikasinya, ia menegaskan bahwa yang dikonsumsinya hanyalah Neuralgin, obat sakit kepala bebas yang tersedia tanpa resep dokter:

"Neuralgin obat andalanku, jujur itu gak pake resep dokter pak krn dijual bebas."

Klarifikasi tersebut memang meredam isu, tetapi reputasinya sudah sempat terguncang oleh pemberitaan ini.

Kontroversi Nafa Urbach. (Instagram/nafaurbach)
Kontroversi Nafa Urbach. (Instagram/nafaurbach)

2. Video Deepfake TikTok (September 2024)

Baca Juga: Fakta Gaji Anggota DPR, Benarkah Capai Rp100 Juta Per Bulan? Ini Rinciannya

Kontroversi kembali meledak saat sebuah video viral menampilkan Nafa seolah-olah sedang membagikan uang belasan juta rupiah di TikTok.

Warganet ramai menyoroti gaya kontennya yang dinilai lebay.

Namun setelah ditelusuri, video tersebut ternyata 99,4% deepfake, hasil rekayasa teknologi AI.

Versi asli video hanya berisi ucapan Hari Lahir Pancasila.

Meskipun akhirnya terbukti palsu, citra Nafa sempat kembali tergoyahkan.

3. Salah Sebut Gelar di Rapat DPR (Oktober 2024)

Tidak lama setelah insiden deepfake, Nafa lagi-lagi disorot karena disebut salah menyapa atau menyebut gelar dalam sebuah rapat DPR, kesalahan yang, meski sekilas sepele, mencuat karena publik menuntut ketelitian dan profesionalisme dari wakil rakyat.

4. Dukungan terhadap Kenaikan Tunjangan DPR (Agustus 2025)

Kontroversi terbaru yang sedang menjadi pusat perbincangan adalah pernyataan Nafa yang membela rencana kenaikan tunjangan rumah bagi anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan.

Ia beralasan bahwa anggota dewan tidak lagi memiliki rumah dinas dan banyak yang berasal dari luar kota, sehingga harus membayar sewa agar dekat dengan kantor DPR di Senayan.

Ia mencontohkan: "Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, macetnya luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan, masih macet."

5. Respons Negatif Warganet & Penutupan Kolom Komentar

Pernyataan Nafa langsung memicu kecaman.

Banyak warganet menilai argumennya tidak peka terhadap kesulitan masyarakat sehari-hari yang juga menghadapi kemacetan, biaya sewa, pajak, dan hidup dengan gaji UMR.

Kritikan pedas pun membanjiri kolom komentar Instagramnya, yang akhirnya ia tutup, hingga diberi label “antikritik.”

Kontroversi Nafa Urbach. (Instagram/nafaurbach)
Kontroversi Nafa Urbach. (Instagram/nafaurbach)

6. Sindiran Pedas dari Sosok Publik, Joko Anwar

Sutradara Joko Anwar ikut menyoroti dan menyindir pernyataan Nafa.

Ia membagikan tangkapan layar pernyataan Nafa dan menambahkan caption tajam:

"Makanya voters, pilih wakil di DPR yang pinter, jangan sekedar artis."

Sindiran ini tak hanya mengkritik keputusan politik Nafa, tetapi juga menyentil pentingnya memilih wakil rakyat yang kompeten secara substansi, bukan sekadar nama dan ketenaran.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa optimistis perekonomian nasional akan tumbuh hingga 5,5 persen pada kuartal IV ...

news | 17:10 WIB

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai ambruknya mushalla di Pondok Pesantren (Pon...

news | 16:30 WIB

Pemerintah akan memulai pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada 15 Oktober 2025. ...

news | 15:15 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) menugaskan sebanyak 5.000 juru masak profesional untuk mendampingi ribuan Satuan Pelayanan Pem...

news | 14:15 WIB

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menindak tegas dugaan pe...

news | 13:00 WIB

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tida...

news | 11:30 WIB

Tiga anggota Polri yang menjadi penumpang kendaraan taktis (rantis) Brimob dalam insiden penabrakan pengemudi ojek onlin...

news | 10:15 WIB

Pemerintah Indonesia menyambut positif tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza. M...

news | 09:15 WIB

Presiden FIFA Gianni Infantino menyerukan agar dunia sepak bola lebih terbuka dalam menentukan waktu penyelenggaraan tur...

news | 08:00 WIB

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) melaksanakan penanaman jagung serentak di lahan seluas 1.111,05 hektar...

news | 07:00 WIB