Sinergi Lintas Sektoral Dinilai Penting Wujudkan Ekonomi Kerakyatan

Anggota MPR RI Siti Mukaromah menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI perlu ditindaklanjuti dengan sinergi lintas sektoral guna mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:30 WIB
Anggota MPR dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Siti Mukaromah. ANTARA/HO-Komisi VII DPR RI

Anggota MPR dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Siti Mukaromah. ANTARA/HO-Komisi VII DPR RI

Matamata.com - Anggota MPR RI Siti Mukaromah menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI perlu ditindaklanjuti dengan sinergi lintas sektoral guna mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan.

"Pidato Presiden sangat lengkap dan menjadi komitmen positif serta menjadi sinyal positif juga bagi masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia," ujar Siti Mukaromah atau yang akrab disapa Erma, di Jakarta, Jumat (16/8).

Menurut Erma, komitmen Presiden harus diterjemahkan lebih lanjut oleh kabinet, kementerian, serta lembaga negara lainnya. Sinergi itu tidak hanya berlaku pada eksekutif, melainkan juga legislatif dan yudikatif.

"Optimalisasi Pasal 33 UUD 1945 dapat terwujud manakala ada komitmen dan kerja sama dari seluruh elemen pemerintahan," kata anggota Komisi VII DPR RI tersebut.

Ia menambahkan, peran legislatif penting dalam memastikan regulasi yang dibahas berpihak pada masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan benteng pertahanan ekonomi Indonesia.

"Setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal-pasal pengaman seperti pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 adalah benteng pertahanan ekonomi kita," ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, Pasal 33 ayat 1 menegaskan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bukan asas konglomerasi. Sementara ayat 3 mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Adapun ayat 4 menekankan penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan. (Antara)

Baca Juga: Bintang Sinetron Syarief Khan Berduka, Kehilangan Sosok Mpok Alpa: Saya Sempat Jenguk ke RS

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menugaskan tim khusus untuk meninjau Kilang Pertamina Int...

news | 17:54 WIB

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan memastikan aturan presiden terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (M...

news | 16:30 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan dana transfer ke daerah tidak berarti pengurangan ...

news | 15:30 WIB

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Bad...

news | 14:30 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan kenaikan pangkat istimewa kepada 11 purnawirawan TNI sebagai bentuk penghar...

news | 13:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) untuk memperhatikan aspek pencegah...

news | 11:32 WIB

Sejumlah warganet menilai Sekretaris Kabinet (Seskab) RI, Teddy Indra Wijaya, layak didaulat sebagai duta batik pada per...

news | 10:15 WIB

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut baik langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda pene...

news | 09:15 WIB

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen pihaknya menyerap jagung hasil tanam Polri sebagai l...

news | 08:00 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi pusat produksi pangan nasi...

news | 07:00 WIB