Sinergi Lintas Sektoral Dinilai Penting Wujudkan Ekonomi Kerakyatan

Anggota MPR RI Siti Mukaromah menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI perlu ditindaklanjuti dengan sinergi lintas sektoral guna mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:30 WIB
Anggota MPR dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Siti Mukaromah. ANTARA/HO-Komisi VII DPR RI

Anggota MPR dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Siti Mukaromah. ANTARA/HO-Komisi VII DPR RI

Matamata.com - Anggota MPR RI Siti Mukaromah menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI perlu ditindaklanjuti dengan sinergi lintas sektoral guna mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan.

"Pidato Presiden sangat lengkap dan menjadi komitmen positif serta menjadi sinyal positif juga bagi masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia," ujar Siti Mukaromah atau yang akrab disapa Erma, di Jakarta, Jumat (16/8).

Menurut Erma, komitmen Presiden harus diterjemahkan lebih lanjut oleh kabinet, kementerian, serta lembaga negara lainnya. Sinergi itu tidak hanya berlaku pada eksekutif, melainkan juga legislatif dan yudikatif.

"Optimalisasi Pasal 33 UUD 1945 dapat terwujud manakala ada komitmen dan kerja sama dari seluruh elemen pemerintahan," kata anggota Komisi VII DPR RI tersebut.

Ia menambahkan, peran legislatif penting dalam memastikan regulasi yang dibahas berpihak pada masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan benteng pertahanan ekonomi Indonesia.

"Setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal-pasal pengaman seperti pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 adalah benteng pertahanan ekonomi kita," ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, Pasal 33 ayat 1 menegaskan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bukan asas konglomerasi. Sementara ayat 3 mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Adapun ayat 4 menekankan penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan. (Antara)

Baca Juga: Bintang Sinetron Syarief Khan Berduka, Kehilangan Sosok Mpok Alpa: Saya Sempat Jenguk ke RS

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian Pertanian (Kementan) terus memacu program optimasi lahan guna meningkatkan produktivitas padi nasional. Prog...

news | 16:30 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)...

news | 16:00 WIB

Perum Bulog resmi menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menerapkan teknologi terbaru dalam pemelihar...

news | 15:00 WIB

Sistem hukum Indonesia resmi memasuki babak baru. Mulai hari ini, Jumat (2/1/2026), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KU...

news | 14:00 WIB

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan berkas perkara tersangka utama aktivitas penambangan ilegal di kawasan konse...

news | 13:15 WIB

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa peran ulama, pondok pesantren, dan umara (pemerintah) me...

news | 12:00 WIB

Mandalika Grand Prix Association (MGPA) secara resmi membuka akses Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat, bag...

news | 11:12 WIB

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyiapkan rencana transformasi Kawasan Menteng, Jakart...

news | 08:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengawali hari pertama tahun 2026 dengan meninjau pembangunan rumah hunian Danantara serta men...

news | 07:17 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berencana menerapkan regulasi baru bagi wisatawan mancanegara (wisman) mulai tahun 20...

news | 06:00 WIB