Prabowo Tegaskan Penegakan Hukum Demi Selamatkan Kekayaan Negara

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum demi menyelamatkan kekayaan negara yang mengalami kebocoran dalam skala besar.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 15 Agustus 2025 | 10:15 WIB
Presiden Prabowo Subianto (bawah) dengan disaksikan Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kedua kanan) menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/app/rwa

Presiden Prabowo Subianto (bawah) dengan disaksikan Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kedua kanan) menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/app/rwa

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum demi menyelamatkan kekayaan negara yang mengalami kebocoran dalam skala besar.

"Sebagai Presiden Indonesia, saya bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif, saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar," ujar Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Prabowo menyebut kondisi yang dialami Indonesia sebagai net outflow of national wealth. Situasi tersebut, kata dia, harus diatasi dengan langkah tepat dan cepat tanpa membuang energi untuk mencari siapa yang bersalah.

"Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu, kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus mengusahakan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini," ucapnya.

Ia mengibaratkan kebocoran kekayaan negara seperti tubuh yang kehilangan darah terus-menerus hingga berpotensi menyebabkan kematian. Jika dibiarkan, aliran kekayaan nasional ke luar negeri dapat menjadikan Indonesia negara gagal.

Presiden menegaskan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga kekayaan negara, meski mungkin langkah tersebut sulit dan tidak populer bagi sebagian pihak.

"Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita pada hari ini dan pada hari esok. Untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang," katanya.

Pidato Prabowo disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, sekaligus Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI. Acara yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, itu dihadiri lebih dari 600 anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri, tokoh publik, pimpinan partai politik, serta perwakilan negara sahabat.

Hadir pula Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, serta para wakil presiden terdahulu, di antaranya Try Sutrisno, Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma’ruf Amin.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ikut mendengar langsung pidato tersebut, termasuk Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko PMK Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra.

Baca Juga: MPR: Koperasi Merah Putih Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat

Acara sidang diawali dengan pidato pembuka Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dilanjutkan pidato pengantar Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai pemaparan capaian pemerintahan lewat video, Prabowo menyampaikan pidatonya. Sidang ditutup dengan persembahan lagu-lagu Nusantara. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB