Cirebon Rampungkan Pembentukan 424 Kopdes Merah Putih, Siap Dorong Ekonomi Desa

Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, secara resmi menyelesaikan pembentukan 424 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Inisiatif ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat eko

Elara | MataMata.com
Kamis, 03 Juli 2025 | 19:15 WIB
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon Dadang Suhendra (dua dari kanan) saat menyerahkan akta dan SK pendirian Kopdes Merah Putih di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (3/7/2025). ANTARA/HO-Pemkab Cirebon.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon Dadang Suhendra (dua dari kanan) saat menyerahkan akta dan SK pendirian Kopdes Merah Putih di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (3/7/2025). ANTARA/HO-Pemkab Cirebon.

Matamata.com - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, secara resmi menyelesaikan pembentukan 424 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Inisiatif ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ekonomi desa berbasis kelembagaan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra, menyatakan pembentukan koperasi tersebut telah memenuhi target waktu yang ditetapkan secara nasional, yaitu sebelum 31 Mei 2025.

“Total ada 412 desa dan 12 kelurahan yang telah menyelesaikan tahapan musyawarah khusus dan pembentukan koperasi. Legalitas berupa akta dan SK notaris rampung lebih awal pada 16 Juni 2025,” kata Dadang di Cirebon, Kamis (3/7).

Ia menjelaskan bahwa koperasi tersebut akan menjadi badan usaha legal yang mampu mewadahi kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa secara bertahap, sekaligus menjadi pintu masuk penguatan ekonomi lokal.

Terkait informasi yang menyebutkan modal koperasi mencapai Rp3 hingga Rp5 miliar, Dadang menegaskan bahwa dana tersebut bukan bersumber dari hibah pemerintah.

“Setelah peluncuran nasional pada 19 Juli 2025, koperasi akan memasuki tahap pengembangan usaha dengan dukungan pembiayaan bank. Dana tersebut merupakan pinjaman berjangka dan harus dikembalikan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, setiap koperasi akan menjalani proses pembiayaan yang mempertimbangkan aspek kelayakan administrasi, termasuk status Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) para pengurus.

“Untuk menjamin akuntabilitas, pengawasan akan dilakukan secara berlapis oleh pengawas internal di tingkat desa serta oleh perangkat daerah,” jelas Dadang.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan dana sebesar Rp75 miliar untuk memperbaiki Jalan Sitangkai-Payakumbuh, Su...

news | 18:00 WIB

Menjelang sebulan sebelum gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 35 Oktober 2025, penjual...

news | 17:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ke Istana Kepresidenan Jakarta di tengah menguatnya isu perombakan ...

news | 16:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi kabar adanya perombakan Kabinet Merah Putih. Ia me...

news | 15:37 WIB

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mempersilakan De...

news | 14:15 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meresmikan kedatangan kapal perang terbaru TNI Angkatan Laut, KRI Brawijaya-320, ...

news | 13:15 WIB

Komisi III DPR RI menerima daftar nama calon Hakim Agung dari Komisi Yudisial (KY) untuk menjalani uji kelayakan dan kep...

news | 11:10 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan bantuan sebesar Rp100 juta untuk pembangunan mushalla dan Rp50 juta untuk perba...

news | 10:00 WIB

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga beras premium di tingkat konsumen turun menjadi Rp15.733 per kilogram dar...

news | 08:00 WIB

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan pemerintah daerah untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan ling...

news | 07:00 WIB
Tampilkan lebih banyak