Kejagung Siap Telusuri Dugaan Pelanggaran Tambang di Luar Raja Ampat, Tunggu Laporan Masuk

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan di luar wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Namun, langkah hukum akan diambil setelah adanya laporan resmi yang masuk.

Elara | MataMata.com
Kamis, 12 Juni 2025 | 07:15 WIB
Kejagung Siap Telusuri Dugaan Pelanggaran Tambang di Luar Raja Ampat, Tunggu Laporan Masuk

Kejagung Siap Telusuri Dugaan Pelanggaran Tambang di Luar Raja Ampat, Tunggu Laporan Masuk

matamata.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan di luar wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Namun, langkah hukum akan diambil setelah adanya laporan resmi yang masuk.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa penanganan kasus hukum tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba, melainkan harus mengikuti prosedur operasional yang berlaku.

“Untuk menangani sebuah perkara, tentu harus melalui mekanisme dan SOP yang berlaku. Jadi tidak serta-merta ketika ada peristiwa, penegak hukum langsung masuk,” ujar Harli saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/6).

Saat ini, penanganan terhadap kasus tersebut masih dalam ranah administrasi pemerintahan, dengan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan. Meski begitu, aparat penegak hukum tetap membuka pintu bagi laporan masyarakat sebagai dasar awal penyelidikan.

“Nantinya akan dikaji lebih lanjut apakah terdapat unsur pidana. Prosesnya dimulai dari penelitian, penyelidikan, hingga ke tahapan hukum lainnya,” jelas Harli.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa kementeriannya akan menyelidiki potensi pelanggaran dari aktivitas tambang di wilayah di luar Raja Ampat.

Ia menyebutkan bahwa langkah investigasi akan mulai dilakukan dalam waktu dekat, meski belum menyebutkan tanggal pasti.

Pemerintah sebelumnya telah mencabut empat IUP milik perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan, pencabutan izin dilakukan karena sebagian wilayah konsesi tambang masuk dalam kawasan lindung Geopark Raja Ampat.

"Secara teknis, sebagian area tambang perusahaan-perusahaan itu memang berada di dalam kawasan Geopark," kata Bahlil dalam konferensi pers.

Baca Juga: Mengejutkan! Ayah dari Penyanyi Farel Prayoga Ditangkap Kasus Judi Online

Geopark Raja Ampat merupakan kawasan konservasi yang dilindungi oleh undang-undang. Wilayah ini meliputi empat pulau utama—Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool—beserta perairan di sekitarnya, termasuk Kepulauan Wayag di bagian utara. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Lanal Gorontalo dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 3 ton sianida asal Filipina yang diduga hendak dipasok ke tamba...

news | 14:37 WIB

BRIN paparkan inovasi mesin kain limbah daun nanas dan sepatu murah untuk siswa kurang mampu dalam ratas industri teksti...

news | 13:45 WIB

DPR RI menugaskan Komisi I untuk membahas Surat Presiden Prabowo Subianto terkait pertimbangan calon Dubes LBBP negara s...

news | 12:42 WIB

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Dubes Jepang Ueno Atsushi untuk membahas kerja sama pertahanan, ke...

news | 11:15 WIB

Pemerintah bersama PGN mempercepat perluasan jaringan gas bumi (jargas) di Gresik dan Sidoarjo untuk menekan impor LPG d...

news | 10:00 WIB