Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Masuk Daftar Teroris Uni Eropa

Pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, masuk dalam daftar teroris Uni Eropa. Ia akan dijatuhi sanksi atas serangan kelompok Palestina tersebut ke Israel awal Oktober 2023.

Riki Chandra | MataMata.com
Rabu, 17 Januari 2024 | 19:11 WIB
Ilustrasi Uni Eropa. [Dok.Antara]

Ilustrasi Uni Eropa. [Dok.Antara]

Matamata.com - Pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, masuk dalam daftar teroris Uni Eropa. Ia akan dijatuhi sanksi atas serangan kelompok Palestina tersebut ke Israel awal Oktober 2023.

Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (16/1/2024). Sanksi yang akan diberlakukan itu berusaha membekukan dana dan aset keuangan lainnya yang diduga milik Sinwar di negara-negara anggota Uni Eropa.

Selain sanksi, mereka juga melarang perusahaan-perusahaan Uni Eropa menyediakan sumber daya ekonomi untuk Sinwar.

Untuk diketahui, Sinwar adalah mantan tahanan Israel yang menjalani hukuman 22 tahun penjara. Dia dibebaskan bersama lebih dari 1.000 tahanan warga Palestina lainnya, untuk ditukar dengan pembebasan seorang tentara Israel pada 2011 silam.

Israel menyatakan perang terhadap Gaza setelah Hamas menyerangnya pada 7 Oktober 2023, yang diyakini telah menewaskan 1.200 warga Israel dan membuat 240 orang tersandera.

Bombardermen Israel terhadap Gaza telah menewaskan lebih dari 24.000 warga Palestina yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, serta membuat 1,9 juta dari lebih dari 2,2 juta penduduk di kantong Palestina tersebut kehilangan tempat tinggal.

Serangan-serangan itu juga menyebabkan krisis pangan, air bersih, dan obat-obatan.

Saat berbicara kepada wartawan di Markas Besar PBB di New York pada Senin, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas jumlah korban sipil di Gaza yang “belum pernah terjadi sebelumnya” dan bencana kemanusiaan yang terjadi di kantong Palestina itu.

“Ada satu solusi untuk membantu mengatasi semua masalah ini. Kita perlu gencatan senjata kemanusiaan segera,” tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis di Natuna berhenti beroperasi sementara akibat...

news | 16:03 WIB

COO Danantara Dony Oskaria membeberkan strategi restrukturisasi BUMN yang diawali dengan pembenahan data jumlah perusaha...

news | 15:59 WIB

Pemerintah resmi memberikan subsidi kedelai impor sebesar Rp2.000 per kg untuk 250.000 ton tahap awal demi melindungi pe...

news | 14:47 WIB

Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan untuk wa...

news | 12:30 WIB

Kemlu Rusia angkat bicara terkait kabar Presiden Vladimir Putin yang belum menerima undangan dari AS untuk menghadiri KT...

news | 11:30 WIB

Presiden Prabowo perintahkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti bentuk tim evaluasi buku pelajaran sekolah agar tak kalah dari lua...

news | 10:00 WIB

Presiden Prabowo instruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia percepat peralihan LPG ke CNG demi ketahanan energi. Pemerin...

news | 09:15 WIB

Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran Rp5 triliun untuk cetak sawah 80 ribu hektare di Papua periode 2025-2026 d...

news | 08:15 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Piala Dunia 2026 bukan sekadar ajang olahraga, melainkan pemersatu bangsa ...

news | 07:15 WIB

Kejagung menyatakan menerima hasil vonis banding anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto, dan kini menunggu sikap resm...

news | 06:15 WIB