China Tak Sudi Perusahaannya Dilabeli Sponsor Perang Ukraina, Ini Alasannya

China meminta Ukraina menghapus perusahaan konstruksi kereta api milik negara terbesar kedua di Beijing dari predikat sponsor perang.

Riki Chandra | MataMata.com
Jum'at, 22 Desember 2023 | 09:39 WIB
Balai Agung Rakyat di Beijing, China. [Dok.Antara]

Balai Agung Rakyat di Beijing, China. [Dok.Antara]

Matamata.com - China meminta Ukraina menghapus perusahaan konstruksi kereta api milik negara terbesar kedua di Beijing dari predikat sponsor perang. Begitu dilaporkan media lokal pada Kamis (21/12/2023).

"China selalu berpihak pada perdamaian dan keadilan dalam masalah Ukraina," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, China Wang Wenbin menanggapi langkah Ukraina memasukkan China Railway Construction Corporation sebagai sponsor perang.

"Beijing mendesak Ukraina segera memperbaiki kesalahannya dan menghindari konsekuensi negatif," kata Wang kepada wartawan di ibu kota China dilaporkan harian Global Times.

Badan Nasional Pencegahan Korupsi Ukraina pada Rabu menambahkan perusahaan China itu dalam daftar "sponsor perang internasional."

Badan itu menyatakan perusahaan konstruksi China tersebut mulai bekerja di Rusia enam tahun lalu dan membuka kantornya di negara tersebut setelah "agresi Rusia pada 2014."

Laporan itu secara khusus mencatat bahwa para pejabat Moskow dan Beijing sedang membahas rencana membangun terowongan bawah air yang menghubungkan Rusia dengan Krimea.

Perusahaan China itu akan menjadi kontraktor pembangunan terowongan di bawah Selat Kerch, tambah Ukraina.

Rusia melancarkan perang terhadap Ukraina pada Februari 2022 sehingga mengakibatkan ribuan orang mati dan luka-luka.

Beijing tidak mengecam Moskow, namun menyatakan menghormati integritas teritorial pihak-pihak bersengketa. (Antara/Anadolu)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya tengah menelusuri penyebab keterlambatan penyaluran B...

news | 11:45 WIB

Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat langkah dalam menangani kasus kejahatan lintas negara dengan membentuk tim khusus ...

news | 10:00 WIB

Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai rencana Presiden RI Prabowo S...

news | 09:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis konsumsi rumah tangga akan tumbuh hingga 5,5 persen pada kuartal IV tah...

news | 08:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembera...

news | 07:15 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil mengembalikan ke...

news | 17:45 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai peringatan Hari Santri Nasional ke-10 yang jatuh pada 22 Oktober menjadi kesempata...

news | 16:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas...

news | 14:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diungkapkan...

news | 13:30 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola ...

news | 12:00 WIB