China Tak Sudi Perusahaannya Dilabeli Sponsor Perang Ukraina, Ini Alasannya

China meminta Ukraina menghapus perusahaan konstruksi kereta api milik negara terbesar kedua di Beijing dari predikat sponsor perang.

Riki Chandra | MataMata.com
Jum'at, 22 Desember 2023 | 09:39 WIB
Balai Agung Rakyat di Beijing, China. [Dok.Antara]

Balai Agung Rakyat di Beijing, China. [Dok.Antara]

Matamata.com - China meminta Ukraina menghapus perusahaan konstruksi kereta api milik negara terbesar kedua di Beijing dari predikat sponsor perang. Begitu dilaporkan media lokal pada Kamis (21/12/2023).

"China selalu berpihak pada perdamaian dan keadilan dalam masalah Ukraina," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, China Wang Wenbin menanggapi langkah Ukraina memasukkan China Railway Construction Corporation sebagai sponsor perang.

"Beijing mendesak Ukraina segera memperbaiki kesalahannya dan menghindari konsekuensi negatif," kata Wang kepada wartawan di ibu kota China dilaporkan harian Global Times.

Badan Nasional Pencegahan Korupsi Ukraina pada Rabu menambahkan perusahaan China itu dalam daftar "sponsor perang internasional."

Badan itu menyatakan perusahaan konstruksi China tersebut mulai bekerja di Rusia enam tahun lalu dan membuka kantornya di negara tersebut setelah "agresi Rusia pada 2014."

Laporan itu secara khusus mencatat bahwa para pejabat Moskow dan Beijing sedang membahas rencana membangun terowongan bawah air yang menghubungkan Rusia dengan Krimea.

Perusahaan China itu akan menjadi kontraktor pembangunan terowongan di bawah Selat Kerch, tambah Ukraina.

Rusia melancarkan perang terhadap Ukraina pada Februari 2022 sehingga mengakibatkan ribuan orang mati dan luka-luka.

Beijing tidak mengecam Moskow, namun menyatakan menghormati integritas teritorial pihak-pihak bersengketa. (Antara/Anadolu)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa proses pembenahan sistem Coretax terus menunjukkan kemajuan, m...

news | 16:48 WIB

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya penggeledahan di kantor Bea Cukai oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidan...

news | 14:30 WIB

Pemerintah berencana mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang dicampur dengan etanol sebanyak 10 persen atau ...

news | 13:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan ziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Abdul Jamil atau lebih dikenal...

news | 12:30 WIB

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyerukan agar Israel segera mematuhi kewajiban hukum intern...

news | 11:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Direktora...

news | 10:30 WIB

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa penolakan terhadap keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan ...

news | 09:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) sebagai ters...

news | 08:30 WIB

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuka peluang investasi bagi para pelaku usaha dan in...

news | 07:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan pengondisian mesin electronic data capture (EDC) dalam penyi...

news | 06:20 WIB