Jokowi Sindir Cat Arsitektur Daerah Pakai Warna Partai Politik: Nggak Nyambung Toh!

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengkritik cat desain arsitektur pemerintahan sejumlah daerah yang identik dengan warna simbol partai politik pengusung kepala daerah tersebut.

Riki Chandra | MataMata.com
Jum'at, 15 Desember 2023 | 11:43 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). [Dok.Istimewa]

Presiden Joko Widodo (Jokowi). [Dok.Istimewa]

Matamata.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengkritik cat desain arsitektur pemerintahan sejumlah daerah yang identik dengan warna simbol partai politik pengusung kepala daerah tersebut.

"Kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota dari cat-nya saja sudah tahu ini dari partai apa," kata Jokowi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) 2023, Jumat (15/12/2023).

Menurut Jokowi, mestinya setiap daerah menampilkan diferensiasi sesuai dengan karakteristik dari kekuatan potensi yang dimiliki.

Jokowi mencontohkan seperti Ambon yang kuat dengan sektor perikanan, Lampung dengan potensi alam berupa buah nanas atau pisang, dan Tomohon di Manado dengan kekayaan bunganya.

"Masa warna partai masuk ke kota, nggak nyambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa. Dari partai A, wah langsung catnya ungu - nggak 'nyinggung', waduh nggak nyambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa toh," ungkapnya.

Presiden Jokowi yang rutin mengunjungi berbagai daerah di Indonesia pun sampai hapal dengan partai pengusung kepala daerah di wilayah setempat hanya berdasarkan ornamen warna yang mendominasi di tempat tersebut.

"Saya hampir setiap hari ke daerah, oh tahu ini dari partai ini, wali kotanya ini, dari partai ini, termasuk baju yang ini kita pakai sekarang ini," kata Jokowi yang saat itu mengenakan batik berwarna biru.

Selain tampilan warna yang identik dengan partai politik, Jokowi juga mengkritisi keseragaman semboyan daerah yang mayoritas berawalan "Ber".

"Kenapa kota kita ini hampir mirip-mirip semuanya, dengan brand yang mirip-mirip semuanya, 'Berhiber', 'Berseri', pokoknya pakai 'Ber', karena Bersih, banyak diambil 'Ber'-nya, semuanya 'Ber', 'Ber', 'Ber' semuanya. Kenapa harus seperti itu," ujarnya.

APEKSI bersama Pemerintah Kota Bogor menyelenggarakan Munas Luar Biasa 2023 dengan tema Konsistensi di Masa Transisi pada 14-15 Desember 2023 di Kota Bogor.

Agenda tersebut telah disepakati para kepala daerah pada Rakernas XVI APEKSI 2023 di Kota Makassar, dan disepakati pada Rapat Pengurus pada 4 Oktober 2023 di Kota Ternate dalam rangkaian Sarasehan Istri Wali kota 2023.

Agenda Munas Luar Biasa APEKSI kali ini juga membahas kepengurusan APEKSI yang baru. (Antara)

 

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menaker Yassierli menargetkan pemerataan program Magang Nasional agar lebih inklusif bagi putra daerah dan lulusan baru ...

news | 13:06 WIB

Kementan tegaskan industri sawit Indonesia ramah lingkungan dan penuhi standar global ISPO. Simak peran strategis sawit ...

news | 13:03 WIB

Ketua DPR Puan Maharani soroti temuan 2.640 peserta UTBK 2026 yang terindikasi curang. Desak pemerintah perbarui sistem ...

news | 13:00 WIB

Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2026-2030. Menteri Kebudayaan Fadli Zon...

news | 11:00 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Panglima TNI dan sejumlah purnawirawan seperti Andika ...

news | 10:39 WIB

Kejagung memeriksa pegawai Kementerian ESDM sebagai saksi kasus korupsi PT AKT. Simak perkembangan terbaru penetapan ter...

news | 10:00 WIB

Wamentan Sudaryono mengumumkan stok beras pemerintah tembus 5 juta ton per April 2026, rekor tertinggi dalam sejarah RI....

news | 09:15 WIB

Jepang menetapkan Indonesia sebagai negara ketiga paling menjanjikan untuk investasi jangka panjang. Sektor otomotif dan...

news | 08:30 WIB

PKB merespons usulan KPK soal pembatasan masa jabatan ketua umum parpol maksimal dua periode. Simak alasan PKB menyebut ...

news | 07:15 WIB

KPK menyebut Khalid Basalamah dan sejumlah biro haji telah mengembalikan uang terkait kasus korupsi kuota haji. KPK imba...

news | 06:00 WIB