Aturan Buang Sampah Palembang: Pelanggar Didenda Rp500 Ribu Mulai Hari Ini
Pemkot Palembang resmi memberlakukan denda maksimal Rp500 ribu dan sanksi sosial sapu jalanan bagi pembuang sampah sembarangan per 15 Mei 2026. Simak aturan lengkapnya!
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan pemerintah kota itu resmi memberlakukan sanksi administratif berupa denda maksimal Rp500.000 serta sanksi sosial bagi masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan mulai hari ini, Jumat (15/5/2026) ANTARA/M Imam Pramana
Matamata.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatra Selatan, resmi memberlakukan sanksi denda maksimal Rp500.000 bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Aturan tegas yang juga memuat sanksi sosial ini mulai berlaku efektif hari ini, Jumat (15/5/2026).
Penerapan aturan tersebut diawali dengan sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Sampah oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Sekretaris Daerah Aprizal Hasyim di kawasan Pelataran Kambang Iwak (KI) Palembang.
"Hari ini adalah bentuk komitmen kami. Penerapan sanksi terhadap pembuang sampah sembarangan mulai diberlakukan," kata Ratu Dewa di Palembang, Jumat.
Ratu Dewa menegaskan, sanksi denda finansial tersebut membidik para pelanggar yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini termasuk warga yang membuang sampah ke sungai maupun melempar sampah dari atas kendaraan yang sedang melintas.
Selain denda materi, Pemkot Palembang menyiapkan instrumen sanksi sosial sebagai bentuk edukasi dan efek jera. Warga yang melanggar aturan akan diwajibkan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, fasilitas umum, rumah ibadah, hingga sarana pendidikan.
Untuk mendukung penegakan aturan tersebut, Pemkot Palembang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengalokasikan sedikitnya 500 unit kotak sampah berbagai tipe. Fasilitas ini akan didistribusikan ke tingkat kecamatan hingga rukun tetangga (RT).
Ratu Dewa pun meminta seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari camat hingga lurah, untuk bergerak aktif menyosialisasikan aturan ini agar dipahami seluruh lapisan masyarakat. Kendati demikian, ia mengakui pemenuhan infrastruktur kebersihan ini tetap memerlukan sokongan dari dunia usaha.
"Kami berharap ada dukungan dari stakeholder dan pelaku usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga kebutuhan kotak sampah di seluruh kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW dapat terpenuhi," ujarnya.
Di sisi lain, sebagai solusi jangka panjang mengatasi volume sampah di Kota Pempek tersebut, Pemkot Palembang tengah mematangkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek ini ditargetkan mulai beroperasi dan diresmikan pada Oktober 2026. (Antara)
Baca Juga: Menko Pangan Targetkan Pembangunan 2.000 Kampung Nelayan di Indonesia pada 2026
- Share link:
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dampak konflik Timur Tengah membuat banyak negara, mulai dari Australia hingga B...
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah targetkan 30 ribu uni...
Polri siapkan 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara serentak dari ...
Kemenhaj pastikan kesiapan 15 juta porsi makanan siap santap bercita rasa Nusantara seperti rendang untuk jemaah haji In...
Presiden Prabowo Subianto menegaskan larangan keras bagi anggota TNI dan Polri menjadi backing kegiatan ilegal seperti j...
Wamendagri Ribka Haluk bantah tegas isu pemotongan dana Otsus Papua 2026. Simak fakta penyaluran dan penjelasan Kemendag...
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk sebagai bentuk penghormatan negara ata...
Presiden Prabowo Subianto membeli sapi kurban berbobot 1,15 ton dari peternak Tangerang seharga Rp110 juta untuk Idul Ad...
Indonesia dan Belarus resmi menyepakati roadmap kerja sama ekonomi 20262030 dalam SKB ke-8 di Minsk menjelang kunjungan ...
