Stok BBM Lebaran 2026 Aman, Komisi VII DPR Puji Kinerja Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stok BBM Lebaran 2026 tetap aman meski konsumsi naik 15 persen.

Elara | MataMata.com
Kamis, 26 Maret 2026 | 13:34 WIB
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga saat rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026). ANTARA/HO-DPR

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga saat rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026). ANTARA/HO-DPR

Matamata.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama momentum Lebaran 2026. Stabilitas pasokan dinilai menjadi kunci kelancaran aktivitas mudik masyarakat tahun ini.

Lamhot menyebutkan bahwa absennya kelangkaan di lapangan membuktikan kesiapan matang dari badan terkait. Ia menilai BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mampu mengantisipasi lonjakan kebutuhan secara terukur.

“Momentum Lebaran selalu menjadi ujian bagi ketahanan energi nasional. Namun pada 2026 ini, pemerintah menunjukkan kesiapan yang matang. Pasokan BBM aman dan distribusinya terkendali,” ujar Lamhot dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Berdasarkan laporan yang diterima Komisi VII DPR, terjadi kenaikan konsumsi BBM jenis gasoline dan gasoil lebih dari 15 persen dibandingkan tahun lalu. Lonjakan ini dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat selama arus mudik dan balik. Meski permintaan meningkat tajam, sistem distribusi diklaim tetap stabil tanpa gangguan signifikan.

“BPH Migas berhasil menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan dengan baik, terutama dalam menjamin ketersediaan stok di jalur-jalur strategis mudik,” lanjutnya.

Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti langkah taktis pemerintah, seperti penambahan stok di terminal utama, optimalisasi armada distribusi, hingga penyediaan SPBU modular di titik rawan macet. Strategi ini dianggap efektif mencegah kekosongan stok di daerah tujuan mudik.

Selain aspek teknis, Lamhot memuji koordinasi lintas sektor antara Kementerian ESDM, BUMN energi, dan aparat keamanan. Sinergi ini dianggap sebagai faktor krusial di balik kelancaran distribusi energi nasional.

“Ini bukan kerja instan. Ada perencanaan jangka panjang, simulasi kebutuhan, hingga pemetaan risiko yang dilakukan jauh hari. Keberhasilan ini mencerminkan pendekatan teknokratis berbasis data,” tegas Lamhot.

Ia berharap tren positif ini terus terjaga sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi di masa mendatang. (Antara)

Baca Juga: KRI Prabu Siliwangi-321 Tiba di Jakarta Usai Berlayar 44 Hari dari Italia

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB