Menko AHY: Tata Ruang Adalah Panglima dalam Pembangunan Infrastruktur

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mengusung konsep yang terintegrasi. Hal ini bertujuan agar setiap proyek memil

Elara | MataMata.com
Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:49 WIB
Asisten Deputi Penyelenggara Tata Ruang dan Penataan Agraria, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Syahruddin (tengah) menjelaskan proyek Flyover Sitinjau Lauik di Kota Padang, Sumatera Barat. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Asisten Deputi Penyelenggara Tata Ruang dan Penataan Agraria, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Syahruddin (tengah) menjelaskan proyek Flyover Sitinjau Lauik di Kota Padang, Sumatera Barat. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mengusung konsep yang terintegrasi. Hal ini bertujuan agar setiap proyek memiliki dampak nyata terhadap ekonomi dan ketahanan wilayah.

Asisten Deputi Penyelenggara Tata Ruang dan Penataan Agraria Kemenko Infrastruktur, Syahruddin, menyampaikan pesan Menko AHY tersebut saat meninjau progres pembangunan Jalan Layang (Flyover) Sitinjau Lauik di Kota Padang, Sabtu (14/3/2026).

"Pesan Bapak Menko, sebelum membangun sesuatu harus ada narasi yang terintegrasi mengenai alasan infrastruktur tersebut dibangun," ujar Syahruddin.

Integrasi dan Mitigasi Bencana Syahruddin menjelaskan bahwa infrastruktur seperti jalan dan jembatan merupakan daya ungkit (leverage) bagi peningkatan ekonomi. Namun, pembangunan tersebut hanya akan efektif jika didesain berdasarkan kebutuhan riil dan perencanaan yang matang.

Kemenko Infrastruktur menekankan bahwa tata ruang wajib menjadi panglima. Artinya, setiap proyek pembangunan tidak boleh sedikit pun mengabaikan aspek penataan ruang, terutama yang berkaitan dengan mitigasi bencana.

"Kita melihat bencana terjadi bertubi-tubi belakangan ini, baik di Sumatera maupun Jawa. Hal itu sering kali berkaitan dengan alih fungsi lahan yang tidak tepat," tegas Syahruddin. Ia menambahkan, pemerintah kini fokus menangani akar masalah penyebab bencana yang berimbas pada rusaknya infrastruktur, bukan sekadar menyelesaikan dampaknya.

Progres Flyover Sitinjau Lauik Proyek Flyover Sitinjau Lauik sendiri dibangun menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui mekanisme ini, pemerintah akan mencicil pembayaran kepada PT Hutama Karya selama 10 tahun ke depan.

Direktur Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL), Michael AP Rumenser, menyatakan pihaknya tengah berupaya menyelesaikan berbagai tahapan krusial, termasuk pembebasan lahan.

"Kami terus berusaha menyelesaikan proyek ini agar pada akhir 2027 sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Michael.  (Antara)

Baca Juga: Saudi Kedepankan Diplomasi Redakan Eskalasi di Timur Tengah, Jamin Keamanan Haji

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB