Prabowo Instruksikan Percepatan Transisi EBT demi Hadapi Ancaman Krisis Minyak Dunia

Presiden Prabowo instruksikan Satgas EBTKE percepat transisi ke energi tenaga surya demi antisipasi dampak konflik Selat Hormuz dan krisis minyak global.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 13 Maret 2026 | 06:15 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (12/3/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (12/3/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE) untuk mempercepat transisi dari energi fosil menuju EBT. Langkah strategis ini diprioritaskan pada pengembangan energi tenaga surya sebagai antisipasi terhadap ancaman krisis minyak global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa instruksi tersebut menyikapi ketidakpastian situasi geopolitik di Asia Barat atau Timur Tengah. Pemerintah menyoroti risiko gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz yang dapat berdampak langsung pada ketahanan energi dalam negeri.

"Itu salah satu yang kita bicarakan (bersama Presiden), bahwa harus ada alternatif yang dipakai ketika kondisi Selat Hormuz seperti ini," ujar Bahlil usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3).

Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas EBTKE, melaporkan hasil rapat perdana satgas yang melibatkan delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, dan petinggi PT PLN. Ia menegaskan bahwa satgas akan segera mengeksekusi rencana penghentian operasional sejumlah pembangkit listrik berbasis fosil.

Targetnya, Satgas EBTKE mulai bergerak aktif saat momentum Idulfitri pada pekan depan. Beberapa objek yang disasar meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masih menggunakan bahan bakar solar.

"Dalam kondisi geopolitik perang, kita tidak bisa memastikan kondisi energi jangka panjang. Oleh karena itu, kita mengoptimalkan seluruh potensi dalam negeri untuk konversi energi fosil ke EBT," tegas Bahlil.

Meski demikian, Bahlil memastikan transisi ini akan dilakukan secara paralel. Pemerintah tetap menunggu rampungnya pembangunan infrastruktur pembangkit EBT sebelum mematikan operasional pembangkit fosil guna menjaga kestabilan pasokan listrik.

"Bangun dulu, baru di-setop. Jika belum dibangun sudah di-setop, penggantinya tidak ada. Jadi ini berjalan paralel. Begitu pembangunan selesai dan mencapai fase Commercial Operation Date (COD), baru PLTD dimatikan," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB