Konflik Timur Tengah Memanas, Pemerintah Imbau Masyarakat Tunda Ibadah Umrah

Pemerintah resmi mengimbau penundaan keberangkatan umrah akibat konflik di Timur Tengah. Simak penjelasan Wamen Haji Dahnil Anzar mengenai langkah mitigasi dan nasib 43 ribu jemaah di Arab Saudi.

Elara | MataMata.com
Rabu, 11 Maret 2026 | 07:00 WIB
Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak, seusai menghadiri Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan Tahun 1448 Hijriyah/2026 Masehi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026). (ANTARA/Andi Firdaus)

Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak, seusai menghadiri Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan Tahun 1448 Hijriyah/2026 Masehi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026). (ANTARA/Andi Firdaus)

Matamata.com - Pemerintah Indonesia mengimbau masyarakat untuk sementara waktu menunda keberangkatan ibadah umrah. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai dapat mengancam keselamatan warga negara.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, usai menghadiri Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan Tahun 1448 Hijriyah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026) malam.

"Terkait dengan keberangkatan umrah, saat ini kami masih dalam posisi mengimbau untuk menunda keberangkatan karena adanya eskalasi konflik. Kita tidak tahu perkembangannya akan seperti apa ke depan," ujar Dahnil.

Dahnil menegaskan bahwa imbauan ini merupakan langkah mitigasi prioritas untuk memastikan keamanan warga negara Indonesia (WNI). Keputusan ini juga diambil berdasarkan hasil koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang terus memantau dinamika keamanan di kawasan tersebut secara real-time.

“Orientasi negara tentu adalah keselamatan warga negara. Karena dinamika konflik saat ini masih sangat fluktuatif, kita perlu langkah antisipasi,” tambahnya.

Meski ada imbauan penundaan, pemerintah memastikan tetap mendampingi jemaah umrah Indonesia yang saat ini sudah berada di Arab Saudi. Berdasarkan data terbaru, tercatat sekitar 43 ribu jemaah asal Indonesia tengah menjalankan ibadah di sana.

Kementerian Haji dan Umrah bersama Kemenlu telah menginstruksikan para penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk memberikan pendampingan ekstra hingga jemaah kembali ke tanah air dengan selamat.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan guna memastikan kelancaran proses kepulangan.

Sejauh ini, pemerintah mencatat adanya tren penurunan jumlah keberangkatan jemaah umrah pasca-munculnya imbauan tersebut.

Menurut Dahnil, hal ini menunjukkan masyarakat mulai meningkatkan kewaspadaan dan mempertimbangkan faktor risiko keamanan di tengah situasi global yang tidak menentu. (Antara)

Baca Juga: Dipandu Irfan Hakim, RCTI Kembali Hadirkan Tabligh Akbar 'Penyejuk Hati' Live dari Bogor

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB