Kapal Tanker Pertamina Terjebak di Selat Hormuz, Pemerintah Intensifkan Negosiasi dengan Iran

Dua kapal tanker Pertamina terjebak di Selat Hormuz akibat konflik Iran-AS. Pemerintah Indonesia intensifkan negosiasi dengan Iran untuk evakuasi kargo.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 06 Maret 2026 | 15:00 WIB
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Santo Darmosumarto (kedua kanan) menyampaikan pernyataannya dalam taklimat media Kemlu RI di Jakarta, Jumat (6/3/2026). (ANTARA/Nabil Ihsan)

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Santo Darmosumarto (kedua kanan) menyampaikan pernyataannya dalam taklimat media Kemlu RI di Jakarta, Jumat (6/3/2026). (ANTARA/Nabil Ihsan)

Matamata.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus mengupayakan jalur diplomasi dengan otoritas Iran guna memastikan keselamatan dua kapal tanker milik PT Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan militer antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di kawasan tersebut.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Santo Darmosumarto, menyatakan bahwa KBRI Teheran kini menjadi ujung tombak komunikasi langsung dengan pemerintah Iran.

"Terkait tanker Pertamina, hal tersebut sedang ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KBRI Teheran. Dialog harus dilakukan secara intens dengan pemerintah Iran agar kapal dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman," ujar Santo dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Santo menambahkan, koordinasi dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kepentingan strategis Pertamina tidak terganggu oleh dinamika konflik Timur Tengah yang fluktuatif. Selain perlindungan aset, Kemlu juga fokus pada keselamatan WNI dan mengkaji dampak ekonomi bagi perdagangan dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa kedua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) tersebut saat ini tengah bersandar di lokasi yang lebih aman sambil menunggu hasil negosiasi.

"Ada dua kargo yang terjebak di Selat Hormuz. Sekarang kapal itu sedang mencari tempat yang lebih aman untuk bersandar," kata Bahlil di Jakarta.

Meski aset kargo tertahan, Bahlil menjamin kondisi ini tidak akan mengganggu ketahanan energi nasional. Pemerintah bergerak cepat mencari sumber energi alternatif, termasuk dari Amerika Serikat, guna menutupi potensi hambatan pasokan dari kawasan Teluk.

Pertamina juga telah memberikan kepastian bahwa seluruh awak kapal dalam kondisi selamat dan terus dimonitor secara ketat di tengah situasi perang yang berlangsung. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB