Prabowo Kumpulkan Tokoh Bangsa, Tegaskan RI Siaga Hadapi Eskalasi Timur Tengah

Presiden Prabowo kumpulkan tokoh bangsa bahas geopolitik Timur Tengah. Menlu Sugiono siapkan evakuasi WNI dan tawarkan RI jadi mediator konflik.

Elara | MataMata.com
Rabu, 04 Maret 2026 | 07:15 WIB
Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026). ANTARA/Fathur Rochman

Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026). ANTARA/Fathur Rochman

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi segala kemungkinan menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan, arahan tersebut disampaikan Presiden dalam diskusi dan silaturahmi kebangsaan yang dihadiri para mantan Presiden, Wakil Presiden, mantan Menlu, hingga ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa apa pun yang terjadi, kita harus siap menghadapi segala kemungkinan," ujar Sugiono dalam keterangan pers usai pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam tersebut.

Evakuasi WNI dan Diplomasi Proaktif Merespons situasi keamanan yang dinamis, Menlu Sugiono telah memerintahkan Duta Besar RI di Teheran untuk segera memfasilitasi evakuasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin pulang ke tanah air.

"Proses pemulangan dilakukan secara bertahap. Memang tidak seluruh WNI menyatakan ingin dievakuasi, namun sebagian besar sudah bersedia untuk dipulangkan," jelas Sugiono.

Di sisi lain, Indonesia terus mengupayakan jalur diplomasi. Sugiono mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Menlu Iran, Abbas Araghchi, untuk menyampaikan penyesalan Indonesia atas gagalnya perundingan yang memicu eskalasi.

Indonesia secara tegas mendesak semua pihak kembali ke meja perundingan dan menghormati kedaulatan wilayah.

Tawarkan Diri Jadi Mediator Langkah konkret lainnya, Presiden Prabowo menyatakan kesediaannya untuk berperan sebagai mediator demi mendinginkan tensi di kawasan tersebut.

"Kami sampaikan keinginan Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya menurunkan eskalasi. Pandangan ini juga diterima baik oleh tokoh-tokoh yang hadir," tambah Sugiono.

Pertemuan strategis ini dihadiri tokoh lintas generasi, di antaranya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, serta para mantan Wapres seperti Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma'ruf Amin.

Baca Juga: 3 Komika Bakal Kocok Perut di Film 'Warung Pocong', Begini Kisahnya

Hadir pula para mantan Menlu seperti Alwi Shihab, Hasan Wirajuda, dan Marty Natalegawa, serta jajaran pimpinan partai politik koalisi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB