KSAD Siapkan Hingga Satu Brigade Personel TNI AD untuk Misi Perdamaian di Gaza

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak siapkan hingga 8.000 personel TNI AD untuk misi perdamaian di Gaza. Simak kesiapan TNI AD selengkapnya di sini.

Elara | MataMata.com
Senin, 09 Februari 2026 | 16:30 WIB
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri Rapat Pimpinan TNI/Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2016). ANTARA/Andi Firdaus

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri Rapat Pimpinan TNI/Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2016). ANTARA/Andi Firdaus

Matamata.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyatakan pihaknya mulai menyiapkan personel untuk rencana pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik, termasuk Gaza.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruli usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Maruli menjelaskan bahwa saat ini proses koordinasi terkait penugasan pasukan internasional tersebut masih terus berjalan. Menurutnya, penentuan spesifikasi personel akan ditetapkan setelah ada arahan resmi dari koordinator misi internasional yang kemudian diteruskan melalui Markas Besar (Mabes) TNI.

"Itu kan masih terus berjalan ya. Jadi, kami menunggu hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI, lalu ke Mabes AD. Membutuhkan personel yang berkarakter apa, nanti kami siapkan," jelas Maruli kepada media.

Meski lokasi penugasan masih bersifat dinamis, Maruli memastikan persiapan internal di lingkungan TNI AD sudah mulai dilakukan. Fokus utama penyiapan ini mencakup pasukan yang memiliki karakteristik penjaga perdamaian, termasuk penguatan di unsur kesehatan.

Terkait keputusan final pengiriman pasukan, Maruli menegaskan bahwa otoritas tersebut berada di tangan Mabes TNI, bukan pada matra angkatan darat secara mandiri.

"Lebih baik bertanya ke Mabes TNI. Kalau kami kapasitasnya hanya penyiapan pasukan saja," tegasnya.

Mengenai kekuatan pasukan, Maruli memberikan estimasi awal bahwa TNI AD dapat mengerahkan hingga kekuatan satu brigade jika diperlukan.

"Bisa satu brigade, sekitar 5.000 sampai 8.000 (personel). Tapi ini masih tahap negosiasi, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka (tetap) sampai sekarang," pungkas Maruli.

Hingga saat ini, jadwal pasti pengiriman pasukan tersebut masih menunggu perkembangan situasi diplomatik dan instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat. (Antara)

Baca Juga: Dari Kemenkeu ke BI: Thomas Djiwandono Resmi Jabat Deputi Gubernur Usai Diambil Sumpah oleh MA

×
Zoomed
TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB