DPR Ingatkan Sekolah: Segera Daftarkan Siswa Berprestasi di SNBP 2026, Jangan Sampai Lalai!

Anggota DPR Muhammad Hilman Mufidi ingatkan sekolah aktif daftarkan siswa di SNBP 2026. Jangan sampai siswa gagal masuk PTN akibat kelalaian pengisian PDSS.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 09 Januari 2026 | 17:00 WIB
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi. ANTARA/HO-Humas DPR RI

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi. ANTARA/HO-Humas DPR RI

Matamata.com - Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi, mengingatkan seluruh sekolah tingkat menengah (SMA/SMK/MA) untuk proaktif mendaftarkan siswa berprestasi mereka dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026.

Kelalaian sekolah dalam proses administratif ini dinilai dapat memutus harapan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

“Sekolah memiliki peran yang sangat menentukan dalam SNBP. Keaktifan sekolah akan membuka peluang lebih besar bagi siswa untuk lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN),” ujar Hilman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Sebaliknya, Hilman menekankan bahwa ketidaksiapan sekolah dapat berdampak fatal. Jika sekolah tidak melakukan pendaftaran atau terlambat mengisi data, siswa berprestasi secara otomatis kehilangan haknya untuk bersaing di jalur seleksi prestasi.

Hal ini sangat merugikan, terutama bagi siswa-siswa berbakat yang berada di daerah.

Dorong Koordinasi Lintas Kementerian Hilman juga mendesak adanya sinergi kuat antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Koordinasi ini diperlukan agar informasi teknis mengenai SNBP 2026 tersebar merata hingga ke pelosok melalui Dinas Pendidikan setempat.

"Dinas Pendidikan di daerah memegang kunci suksesnya SNBP. Mereka tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tapi juga harus memberikan pendampingan teknis kepada sekolah-sekolah selama proses berlangsung," tegasnya.

Evaluasi Kasus PDSS 2025 Senada dengan DPR, Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 meminta sekolah disiplin terhadap linimasa pendaftaran.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Eduart Wolok, memberikan peringatan khusus berdasarkan pengalaman pahit tahun 2025.

Baca Juga: Cegah Kesewenang-wenangan, Hak Prerogatif Presiden Soal Amnesti Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Banyak kasus terjadi di mana sekolah terlambat melakukan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang mengakibatkan siswa di sekolah tersebut gagal mengikuti seleksi jalur prestasi. Eduart meminta sekolah tidak menunda-nunda proses sinkronisasi data institusi mereka demi menjamin hak siswa.

Melalui koordinasi yang solid dan sosialisasi yang masif, Hilman berharap SNBP 2026 berjalan lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh siswa berprestasi di tanah air. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mentan Andi Amran Sulaiman dukung penuh pakan ayam probiotik inovasi IPB. Siap bawa ke Presiden Prabowo jika mampu pacu ...

news | 11:39 WIB

Waketum PAN Saleh Daulay mengajak Jusuf Kalla untuk berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana guna m...

news | 09:15 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo memutuskan ASN Kementerian PU tidak menerapkan WFH. Fokus pada penanganan bencana di Sumatera m...

news | 08:15 WIB

Ekonom Universitas Paramadina memprediksi ekonomi Indonesia 2026 tumbuh di atas proyeksi Bank Dunia (4,7%), meski sulit ...

news | 07:00 WIB

Untuk naskah berikutnya, tambahkan sedikit info mengenai kondisi fisik pemain atau apakah ada pemain yang absen karena a...

news | 06:00 WIB

Peneliti BRIN kembangkan teknologi DBD Plasma untuk produksi amonia (pupuk nitrogen) yang lebih ramah lingkungan, hemat ...

news | 14:00 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah investasi jangka panjang untuk mencetak ...

news | 13:27 WIB

KPK tegaskan pemeriksaan saksi dan layanan publik seperti LHKPN tetap berjalan normal meski kebijakan WFH nasional setia...

news | 13:23 WIB

Menag Nasaruddin Umar resmi menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN Kemenag mulai 10 April 2026 sebagai bagian da...

news | 13:00 WIB

KPK menyerahkan aset rampasan senilai Rp3,88 miliar dari koruptor Tagop Soulisa dan Puput Tantriana ke Kementerian PU un...

news | 12:55 WIB