Program "Satu Desa Satu Megawatt": Menteri ESDM Laporkan Akselerasi PLTS ke Presiden Prabowo

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan percepatan energi baru terbarukan (EBT) kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk rencana penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap desa sebagai

Elara | MataMata.com
Kamis, 27 November 2025 | 11:00 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam (26/11/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam (26/11/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

Matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan percepatan energi baru terbarukan (EBT) kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk rencana penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap desa sebagai bagian dari transisi energi nasional. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/11).

Program PLTS dengan konsep "satu desa satu megawatt" tersebut merupakan gagasan Presiden Prabowo untuk mendukung kebutuhan energi Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih dan memperluas akses listrik bersih hingga ke pelosok.

"Tadi kami membahas secara detil karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa satu megawatt," ujar Bahlil melalui rekaman suara yang diterima Kamis.

Menurut Bahlil, pembahasan program kini telah memasuki tahap akhir, terutama mengenai mekanisme pelaksanaan dan pembiayaan. Ia berharap implementasi dapat segera dimulai sebagai bagian dari transformasi energi nasional.

"Alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya," katanya.

Program ini diharapkan dapat menghadirkan pasokan listrik terjangkau bagi desa dan wilayah terpencil, meningkatkan ketahanan energi nasional, serta mempercepat peralihan menuju energi yang bersih dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah mengkaji konsep pemanfaatan PLTS untuk operasional Kopdes Merah Putih, termasuk kebutuhan listrik para tenant, penggunaan pendingin, hingga peralatan operasional lainnya.

Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah merancang desain besar pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW) untuk memastikan ketersediaan energi bagi Kopdes Merah Putih dan membuka peluang industri baterai dalam negeri.

"Karena PLTS itu cuma 4 jam pada saat siang hari. Selebihnya harus disimpan lewat baterai. Pada saat malam, baterai yang main. Ini saya lihat bahwa peluang pasar di Indonesia itu cukup besar," tambahnya. (Antara)

Baca Juga: Pemerintah Buka Opsi Kenakan Bea Keluar Batu Bara untuk Tambah Pemasukan Negara

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Rencana penggabungan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dipastikan tidak akan terealisasi tahun ini. Badan Peng...

news | 10:00 WIB

Pemerintah membuka peluang penerapan bea keluar untuk ekspor batu bara mulai 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa...

news | 09:07 WIB

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 akan sangat dipengaruhi oleh capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada...

news | 08:15 WIB

Pemerintah Indonesia tengah memfinalisasi daftar isu prioritas yang akan menjadi landasan pencalonan RI sebagai Presiden...

news | 07:00 WIB

Pemerintah kembali memastikan penyelenggaraan program mudik gratis pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Natar...

news | 06:00 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya menyelesaikan target 100.000 peserta Program Pemagangan Na...

news | 15:15 WIB

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, menegaskan bahwa prioritas organisasi saat ini adalah menyelesaikan program kerj...

news | 14:15 WIB

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kembali menegaskan pentingnya komitmen moral dalam proses transformasi instit...

news | 13:15 WIB

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan siap melakukan tabayyun atau klarifikasi dengan Majelis ...

news | 13:08 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengangkat isu perlindungan pekerja Indonesia di Kamboja serta peluang...

news | 13:00 WIB