BGN Lakukan Verifikasi Berlapis terhadap 14.403 SPPG Siap Operasi

Matamata.com - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan verifikasi berlapis terhadap 14.403 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang siap beroperasi per 6 November 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.843 SPPG telah beroperasi, sementara 1.560 lainnya masih dalam tahap persiapan operasional.

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, mengatakan capaian tersebut menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyiapan infrastruktur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Menurut Sony, kecepatan verifikasi dan kesiapan fasilitas di lapangan menjadi faktor kunci agar pelayanan gizi dapat segera menjangkau seluruh wilayah sasaran.

“Proses verifikasi berjalan dinamis dan transparan. Lebih dari 13 ribu calon mitra sudah melalui tahapan validasi, sedangkan sisanya sedang kami pastikan kelayakannya agar sesuai standar pelayanan gizi nasional,” ujarnya.

Berdasarkan data BGN, tahapan verifikasi dan penyiapan SPPG dilakukan secara berlapis, mulai dari verifikasi pengajuan lokasi oleh verifikator, persiapan oleh calon mitra, verifikasi kesiapan, hingga survei lapangan dan penentuan kelayakan sebelum penetapan resmi SPPG.

Setiap tahap memiliki rentang waktu berbeda, antara dua jam hingga 45 hari, tergantung pada kompleksitas lokasi serta kesiapan sarana dan prasarana.

“Kami ingin memastikan setiap SPPG memiliki standar fasilitas, sumber daya, dan tata kelola yang seragam. Itu sebabnya tahapan verifikasi dijalankan secara berlapis agar tidak ada kompromi terhadap kualitas,” kata Sony.

Dari hasil pemantauan, sebanyak 13.453 calon mitra kini tengah berada pada tahap pembangunan atau renovasi fasilitas SPPG, sementara 344 lokasi sedang menjalani survei lapangan untuk memastikan kesiapan bangunan dan sarana pendukung lainnya.

Sony menegaskan, verifikasi berlapis ini tidak hanya untuk memenuhi administrasi, tetapi juga memastikan pemerataan akses gizi dan efektivitas implementasi program.

“Kami tidak ingin ada daerah yang berlebih, sementara yang lain belum terlayani. Prinsipnya adalah pemerataan, agar anak-anak di seluruh Indonesia memperoleh layanan gizi berkualitas secara adil,” ujarnya menegaskan. (Antara)

Baca Juga: Yusril: Penyelesaian Sengketa Nonyudisial Cerminkan Keadilan yang Hidup di Masyarakat