Wamenkeu Pastikan Fiskal RI Aman, Defisit APBN Mei 2026 Hanya 0,7 Persen

matamata.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Kinerja positif ini tercermin dari sejumlah indikator Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026.

"Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik," ujar Juda Agung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Juda memaparkan, indikator utama kesehatan fiskal terlihat dari angka defisit anggaran yang masih sangat terkendali. Hingga Mei 2026, defisit APBN tercatat sebesar 0,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kami perkirakan sampai dengan akhir tahun defisit juga masih di bawah 3 persen, jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik sebesar 19,1 persen, dan dari sisi belanja juga masih di atas 30 persen," terang Juda.

Berdasarkan laporan APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Juni 2026, realisasi defisit tersebut setara dengan Rp180,4 triliun.

Secara keseluruhan, pendapatan negara telah terhimpun sebesar Rp1.185 triliun, atau setara dengan 37,6 persen dari target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi pendapatan ini tumbuh sebesar 19,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Akselerasi pendapatan negara ini ditopang kuat oleh sektor perpajakan yang mencapai Rp958,2 triliun. Secara spesifik, penerimaan pajak murni menyumbang Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun. Di sisi lain, komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil terhimpun sebesar Rp226,4 triliun, alias tumbuh 19,9 persen (yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 telah mencapai Rp1.365,4 triliun. Angka ini setara dengan 35,5 persen dari target pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun, atau tumbuh pesat 34,4 persen (yoy).

Pertumbuhan belanja yang masif ini didorong oleh belanja pemerintah pusat yang melonjak 52,6 persen (yoy) hingga mencapai Rp1.059,3 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp517,7 triliun (tumbuh 58,9 persen yoy) dan belanja non-K/L sebesar Rp541,6 triliun (tumbuh 47 persen yoy).

Baca Juga: Bahlil Pangkas Harga LNG Industri Jadi 13 USD demi Cegah PHK

Meski demikian, penyaluran transfer ke daerah (TKD) tercatat masih terkoreksi sebesar 4,9 persen (yoy) dengan realisasi senilai Rp306,1 triliun.

Kendati ada koreksi pada sektor transfer daerah, keseimbangan primer Indonesia terpantau masih mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun. Angka surplus ini mengindikasikan bahwa kondisi fiskal nasional masih sangat memadai dan sehat dalam mengelola pendapatan, belanja, serta kewajiban utang negara. (Antara)