Pertamina Klarifikasi Sejumlah Hoaks BBM dan SPBU yang Beredar di Medsos

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan beredarnya sejumlah kabar bohong terkait bahan bakar minyak (BBM) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di media sosial tidak benar. Informasi tersebut dinilai meresahkan masyarakat.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 27 September 2025 | 10:30 WIB
Ilustrasi situasi di salah satu SPBU ANTARA/ HO-Pertamina

Ilustrasi situasi di salah satu SPBU ANTARA/ HO-Pertamina

Matamata.com - PT Pertamina Patra Niaga menegaskan beredarnya sejumlah kabar bohong terkait bahan bakar minyak (BBM) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di media sosial tidak benar. Informasi tersebut dinilai meresahkan masyarakat.

"Ada tiga jenis kabar bohong yang selama ini beredar di media sosial dan perlu kami luruskan, bahwa itu tidak benar," kata Area Manager Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, dalam keterangan tertulis di Pamekasan, Jumat malam (27/9).

Menurutnya, kabar bohong pertama menyebut adanya pembatasan pengisian BBM hingga 7 hari untuk mobil dan 4 hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan.

"Penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan. Dan hal ini juga sudah disampaikan oleh Kementerian ESDM melalui juru bicara KESDM," ujarnya.

Kabar bohong kedua adalah isu kebakaran SPBU akibat kebijakan pembatasan BBM. Rahedi menjelaskan video yang beredar merupakan rekaman lama insiden kebakaran SPBU di Aceh pada 2024.

Sementara kabar bohong ketiga berkaitan dengan video viral di Lumajang yang disebut sebagai aksi warga mengeruduk SPBU. Rahedi menegaskan hal itu tidak benar.

"Kejadian sebenarnya adalah pada Rabu, 17 September 2025, ketika ada karnaval di Desa Sentul, Lumajang. Karena hujan deras, penonton berdesakan berteduh di area SPBU yang sudah tutup sejak pukul 21:00 WIB. Keributan terjadi akibat pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU," jelasnya.

Ia menambahkan, tidak ada penjarahan maupun kerusakan dalam kejadian itu, hanya sampah berserakan keesokan harinya.

Pertamina menyayangkan beredarnya kabar bohong yang dinilai mencemarkan nama baik BUMN dan pemerintah. "Kami selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Rahedi.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, juga mengimbau masyarakat lebih berhati-hati terhadap disinformasi. "Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga," katanya.

Baca Juga: BGN Setop Produk Konglomerat, Fokus Gunakan Pangan Lokal UMKM untuk MBG

Pertamina mengajak masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi, yakni Pertamina Call Center 135 dan akun resmi media sosial Pertamina. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB