Prabowo Desak Hentikan Tragedi Kemanusiaan di Gaza, Tekankan Solusi Dua Negara

matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengecam keras tindakan kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, Palestina. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Solusi Dua Negara yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9).

"Kita mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Karena itu, hari ini dengan penuh martabat kita berkumpul untuk mengambil tanggung jawab sejarah kita," ujar Prabowo dalam forum bertajuk “Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara”.

Dengan suara bergetar, Presiden mengenang penderitaan yang masih berlangsung di Gaza. Ribuan jiwa tak berdosa, termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi korban konflik berkepanjangan yang diperparah oleh bencana kelaparan dan krisis kemanusiaan.

Prabowo menegaskan bahwa forum tersebut bukan hanya menyangkut masa depan Palestina, tetapi juga Israel dan kredibilitas PBB. Ia menilai solusi dua negara merupakan jalan satu-satunya untuk mewujudkan perdamaian.

"Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, rasa takut, dan kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan bagi keluarga, umat manusia," tegasnya.

Indonesia, lanjut Prabowo, siap berkontribusi dalam upaya mewujudkan perdamaian, termasuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. "Wujudkan perdamaian segera. Kita membutuhkan perdamaian. Terima kasih banyak," pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, sebanyak 33 pemimpin delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk Uni Eropa dan Liga Arab, turut menyampaikan pandangannya.

Prabowo hadir didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Wakil Tetap RI untuk PBB Umar Hadi. (Antara)