Keluarga Minta Polda Beri Delpedro Akses Menulis untuk Selesaikan Tesis

Keluarga Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, meminta Polda Metro Jaya memberikan akses menulis bagi Delpedro yang kini tengah ditahan, agar dapat menyelesaikan tesisnya.

Elara | MataMata.com
Rabu, 17 September 2025 | 18:15 WIB
Delpiero Hegelian, kakak dari Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen memberikan keterangan kepada wartawan di Polda Metro Jaya terkait penahanan sejumlah aktivis, Rabu (17/9/2025). ANTARA/Risky Syukur

Delpiero Hegelian, kakak dari Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen memberikan keterangan kepada wartawan di Polda Metro Jaya terkait penahanan sejumlah aktivis, Rabu (17/9/2025). ANTARA/Risky Syukur

Matamata.com - Keluarga Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, meminta Polda Metro Jaya memberikan akses menulis bagi Delpedro yang kini tengah ditahan, agar dapat menyelesaikan tesisnya.

"Ada pesan yang disampaikan Delpedro. Yang bisa dia lakukan di dalam hanya membaca, bahkan untuk menulis pun susah. Dia tidak mendapatkan akses untuk menulis, sedangkan dia ingin menyelesaikan tesisnya. Jadi, besar harapannya bisa menulis di dalam," kata kakak Delpedro, Delpiero Hegelian, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (17/9).

Menurut Delpiero, saat ini Delpedro dan aktivis lain hanya diberi akses membaca, sementara akses menulis dipersulit.

Ia menegaskan keluarga tetap bersikeras bahwa Delpedro tidak bersalah, meski siap menempuh jalur hukum.

"Tapi kami tidak ingin mengemis permohonan ampun dari pemerintah. Kami siap menjalani proses hukumnya. Namun, jika memang tidak bersalah, tolong segera lepaskan. Karena mereka memiliki hak asasi manusia," ujarnya.

Delpiero menambahkan, demokrasi tidak bisa tumbuh dari balik penjara.

Sebelumnya, polisi menangkap empat aktivis, yakni Delpedro Marhaen (Direktur Lokataru Foundation), Muzaffar Salim (staf Lokataru), Syahdan Husein (admin Gejayan Memanggil), dan Khariq Anhar (admin Aliansi Mahasiswa Penggugat). Mereka dituduh terlibat dalam dugaan penghasutan aksi anarkis pada unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR pada 25 Agustus lalu.

Polisi menyebut keempatnya menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan demonstrasi yang dianggap berpotensi menimbulkan kerusuhan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra sebelumnya berdialog dengan Delpedro saat kunjungan ke Rutan Polda Metro Jaya.

Dalam pertemuan itu, Yusril memastikan proses hukum terhadap Delpedro dan aktivis lainnya berjalan adil. "Jangan ada hak-hak Anda yang terkurangi. Tugas kami menjaga itu," kata Yusril.

Baca Juga: Prabowo Lantik Erick Thohir Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo

Namun, Yusril menegaskan apabila ada warga negara yang bersalah, pemerintah tetap akan mengambil langkah hukum. Sebaliknya, apabila ada aparat yang terbukti salah, pemerintah juga akan menindak agar proses hukum berjalan adil.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kemenag segera bentuk Ditjen Pesantren untuk kelola 42 ribu lembaga secara mandiri. Simak progres Perpres dan manfaatnya...

news | 16:00 WIB

Anggota DPR Amelia Anggraini minta Kemenlu petakan WNI di Meksiko dan siapkan jalur evakuasi usai kerusuhan pecah akibat...

news | 14:36 WIB

Baznas RI menetapkan nisab zakat penghasilan 2026 sebesar Rp7.640.144 per bulan. Simak aturan terbaru dan perhitungannya...

news | 14:25 WIB

Menaker Yassierli targetkan Magang Nasional 2026 menjangkau seluruh provinsi. Cek info pemerataan magang di luar Jawa da...

news | 13:00 WIB

Menko AHY ingatkan risiko ekspansi data center terhadap pasokan air. Retno Marsudi ungkap pusat data butuh jutaan liter ...

news | 12:00 WIB

Momen hangat Presiden Prabowo Subianto menyapa diaspora dan mahasiswa Indonesia di Amman, Yordania. Disambut anak-anak b...

news | 11:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto tiba di Amman, Yordania, disambut Putra Mahkota Pangeran Hussein. Simak agenda pertemuan bilat...

news | 10:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sepakat dengan DPR untuk menunda impor 105.000 pikap India demi mendukung industri dalam neg...

news | 08:15 WIB

King Nassar bersiap gelar konser tunggal 2026. Mulai dari rutin jalan kaki, target turun berat badan 10 kg, hingga siapk...

news | 07:15 WIB

ICW mendesak KPK mengawasi 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Diduga ada potensi konflik kepentingan da...

news | 06:15 WIB