Prabowo Resmikan Otorita Pantura untuk Wujudkan Giant Sea Wall

Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) guna menangani kebutuhan mendesak, khususnya pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

Elara | MataMata.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 18:00 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menyampaikan keterangan soal Badan Otorita Pengelola Pantura di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menyampaikan keterangan soal Badan Otorita Pengelola Pantura di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) guna menangani kebutuhan mendesak, khususnya pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, lembaga baru ini dipimpin oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf.

“Sebetulnya, itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun, yang berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Prasetyo mengungkapkan, penurunan muka tanah di Pantura terjadi setiap tahun, sementara banjir rob sudah menjadi kejadian rutin di sejumlah wilayah. Kondisi ini mengancam sekitar 20 juta warga yang tinggal di pesisir utara Jawa.

Badan Otorita Pantura, lanjutnya, memiliki tugas merancang, membangun, sekaligus mengelola proyek tanggul laut tersebut. Struktur kepemimpinan terdiri dari seorang kepala dan dua wakil kepala. Darwin Trisna Djajawinata dari Danantara serta Suhajar Diantoro, mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, ditunjuk sebagai wakil kepala.

Menurut Prasetyo, penunjukan dua wakil kepala ini mempertimbangkan aspek teknis, bukan kepentingan politik.

“Kenapa dua wakil? Karena pengelolaan Pantura pasti bersinggungan dengan investasi, maka satu unsur wakil diambil dari Danantara. Sedangkan satu lainnya mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, mengingat proyek ini akan bersentuhan dengan lima provinsi di Pulau Jawa,” jelasnya.

Ia menegaskan, keberadaan Otorita Pantura diharapkan mempercepat penanganan rob sekaligus memberikan perlindungan bagi jutaan warga di pesisir utara Jawa.

Pengangkatan Didit Herdiawan Ashaf bersama dua wakilnya didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang diumumkan hari ini. (Antara)

Baca Juga: Perpaduan Pacuan Kuda dan Samudera Hindia, Indonesias Horse Racing Merdeka Cup 2025 Sedot 15.000 Pengunjung

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Persija Jakarta resmi memperkenalkan Shayne Pattynama sebagai amunisi baru untuk mengarungi kompetisi Liga 1. Pelatih Pe...

news | 12:15 WIB

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut hangat kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana lyse, Paris, d...

news | 10:00 WIB

Usia hanyalah angka bagi Tatok Hardiyanto. Atlet para-tenis meja andalan Indonesia ini membuktikan dedikasinya dengan ke...

news | 09:00 WIB

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans), Viva Yoga Mauladi, mendorong produk unggulan dari kawasan transmigrasi, termasu...

news | 08:00 WIB

Film Esok Tanpa Ibu karya sutradara asal Malaysia, Ho Wi-ding, memotret fenomena pergeseran peran keluarga di tengah gem...

news | 07:00 WIB

Mantan Menpora Dito Ariotedjo mendatangi KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks M...

news | 15:15 WIB

BRIN instruksikan periset inventarisasi teknologi kapal OceanXplorer untuk memperkuat armada kapal riset nasional dalam ...

news | 13:59 WIB

Perum Bulog siapkan stok pangan 3 kali lipat di Aceh, Sumut, dan Sumbar jelang Ramadhan 2026 untuk antisipasi bencana da...

news | 13:15 WIB

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan gabungkan puluhan BUMD menjadi satu holding mulai pekan depan. Langkah ini demi hapus B...

news | 11:15 WIB

KPK panggil mantan Menpora Dito Ariotedjo terkait kasus korupsi kuota haji yang menyeret Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian n...

news | 11:15 WIB